KPU Tunisia Setujui 26 Kandidat Presiden pada Pilpres Mendatang

TUNIS (voa-islam.com) - Komisi pemilihan Umum (KPU) Tunisia telah menyetujui 26 kandidat, termasuk dua perempuan, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden bulan depan, dari total 97 calon yang berusaha memperebutkan jabatan puncak negara itu.

Dalam pengumumannya pada hari Rabu kemarin, badan tersebut mengatakan 71 kandidat presiden yang ditolak dapat mengajukan banding, dengan daftar final akan diterbitkan pada akhir Agustus.

"Tujuh puluh satu makalah nominasi ditolak, termasuk 51 dengan alasan kurangnya sponsor dan jaminan setoran dan 14 karena kurangnya dukungan," Nabil Baffoun, presiden KPU, mengatakan pada konferensi pers.

Pemungutan suara 15 September diajukan sejak November tahun lalu setelah kematian Beji Caid Essebsi yang berusia 92 tahun, presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Tunisia setelah pemberontakan rakyat pada 2011. Ini akan menjadi pemilihan umum bebas ketiga. di Tunisia sejak saat itu.

Negara ini menjadi pemicu pemberontakan Musim Semi Arab yang menggulingkan sejumlah pemerintahan otoriter di Afrika Utara dan Timur Tengah.

Di antara kandidat yang disetujui untuk pemilihan presiden adalah Perdana Menteri Youssef Chahed, mantan Perdana Menteri Mehdi Jomaa, wakil presiden partai Islam moderat Ennahda, Abdel Fattah Mourou, dan Menteri Pertahanan Abdelkarim Zbidi.

Mantan Presiden Moncef Marzouki dan Nabil Karoui, seorang pengusaha dan pemilik saluran swasta Nessma TV, juga akan ikut bertarung.

Dua kandidat perempuan yang disetujui adalah Salma Loumi, mantan menteri pariwisata, dan Abir Moussi, pendukung setia penguasa lama Zine El Abidine Ben Ali yang digulingkan dalam pemberontakan 2011.

Di antara kandidat yang ditolak adalah Mounir Baatour, seorang pengacara gay terbuka yang tawarannya dikecam oleh 18 asosiasi yang mengkampanyekan hak-hak LGBTQ yang mengatakan dia tidak mewakili mereka.

Komisi pemilihan mengatakan dia dilarang karena dia gagal mengumpulkan 10.000 tanda tangan yang diperlukan.

Presiden Tunisia mengendalikan kebijakan luar negeri dan pertahanan, memerintah bersama seorang perdana menteri yang dipilih oleh parlemen yang memiliki wewenang atas urusan dalam negeri.

Tunisia telah dipuji sebagai kasus transisi demokrasi yang jarang terjadi setelah pemberontakan Musim Semi Arab tetapi masih menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan.[aljz/fq/voa-islam.com]