India Larang Muslim Kashmir Tunaikan Shalat Jum'at

SRINAGAR, KASHMIR (voa-islam.com) - Orang-orang di Kashmir mengatakan pihak berwenang melarang mereka memasuki masjid untuk sholat Jum'at saat India melanjutkan pengamanan terhadap wilayah Himalaya yang berpenduduk mayoritas Muslim tersebut

India telah memberlakukan jam malam dan pemadaman komunikasi di Kashmir selama 12 hari terakhir, setelah melucuti otonomi khusus wilayah sengketa tersebut.

Penduduk kota terbesar Kashmir, Srinagar, mengatakan masjid kota itu terlihat ditutup pada Jum'at (16/8/2019) pagi, dengan kendaraan bersenjata di luar.

Toko-toko tetap tutup dan banyak jalan terlihat kosong.

"Ini hari Jum'at," kata seorang warga Bashir Ahmed. "Mereka tidak mengizinkan kita memasuki masjid dan shalat ... Ini masalah agama, jadi mereka seharusnya tidak melakukan ini.

Sambungan telepon dan internet terputus dan majelis umum dilarang di Kashmir beberapa hari sebelum New Delhi membatalkan otonomi daerah itu.

Penguncian keamanan di satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India, rumah bagi hampir tujuh juta orang, telah menuai kecaman sejak itu dimulai.

Sebagai tanggapan, pemerintah India mengklaim pada hari Jum'at, bahwa mereka akan mencabut pembatasan pada pergerakan orang dan hubungan komunikasi dalam beberapa hari ke depan.

Keamanan diperketat pada hari Kamis ketika India merayakan hari kemerdekaannya. Saingan tenaga nuklirnya, Pakistan, juga menandai kemerdekaannya pada hari sebelumnya.

Langkah New Delhi untuk mencabut status khusus Kashmir telah memicu ketegangan lebih lanjut antara India dan Pakistan.

Kashmir telah dibagi antara India dan Pakistan sejak pemisahan dan kemerdekaan mereka dari Inggris pada tahun 1947. Wilayah yang disengketakan itu diklaim sepenuhnya oleh kedua belah pihak, yang telah berperang tiga kali.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kashmir selatan telah menyaksikan pertempuran sengit antara pasukan India dan pejuang bersenjata Kashmir, yang menuntut kemerdekaan untuk wilayah Himalaya. Konflik telah menewaskan ribuan orang, kebanyakan warga sipil. (st/ptv)