Walikota Jammu-Kashmir Dikenai Tahanan Rumah oleh Rezim India

NEW DELHI (voa-islam.com) - Walikota ibukota wilayah Jammu dan Kashmir yang disengketakan telah ditempatkan di bawah tahanan rumah menyusul pernyataan kritis mengecam tindakan keras yang terus berlangsung terhadap Kashmir dan penahanan para pemimpin politiknya, kata laporan media.

Junaid Azim Mattu, walikota Jamrin dan ibu kota Kashmir, Srinagar, berada di Delhi, India untuk perawatan medis ketika ia dimasukkan dalam tahanan rumah. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan penyiar lokal NDTV, Mattu mengatakan sementara mungkin tidak ada badan yang berserakan di jalan-jalan, dengan asumsi bahwa wilayah tersebut telah kembali normal akan "sangat tidak realistis."

Menurut NDTV, Mattu, yang juga juru bicara partai Jammu dan Kashmir People's Conference (JKPC), sangat pedas dalam kecamannya atas keputusan untuk menempatkan politisi arus utama di Kashmir dalam penangkapan sebagai tindakan "pencegahan".

"Selama bertahun-tahun, para aktivis politik di Kashmir telah menantang ancaman dan kekerasan oleh unsur-unsur teroris untuk bertahan hidup di arus utama. Tetapi hari ini, mereka diburu dan diburu," katanya kepada NDTV.

Mattu mengkritik pencabutan status khusus Kashmir oleh New Delhi, mengatakan banyak keluarga tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang mereka cintai karena langkah tersebut.

Setelah mencabut status khusus pada 5 Agustus, pemerintah membatasi pergerakan Mattu.

"Sementara pemadaman komunikasi telah menciptakan situasi di mana spesifiknya bersifat spekulatif, aman untuk mengasumsikan situasi dasar tidak mungkin mendekati normal. Media dan narasi administratif tampaknya puas dalam mendefinisikan 'normal' dalam konteks operasional murni," Mattu memberi tahu NDTV.

Sebelumnya, wartawan Kashmir Gowhar Geelani mengklaim bahwa pihak berwenang di bandara Delhi telah menghentikannya bepergian ke luar negeri.

Geelani sedang bepergian ke Jerman untuk menghadiri program pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi media. Geelani telah mengkritik keputusan pemerintah bulan lalu untuk mencabut status khusus Jammu dan Kashmir.[anadolu/fq/voa-islam.com]