Perdana Menteri Syi'ah Irak Tolak Tuntutan Demonstran untuk Mundur

BAGHDAD, IRAK (voa-islam.com) - Perdana Menteri Syi'ah Irak Adel Abdul-Mahdi tidak akan mengundurkan diri sebagai tanggapan atas tuntutan demonstran dan menolak untuk mengizinkan negaranya meluncur ke dalam perang saudara, kata juru bicaranya Ahad (27/10/2019).

Baghdad dan tujuh provinsi selatan yang didominasi Syi'ah lainnya telah menyaksikan demonstrasi massa sejak awal bulan. Protes telah menentang korupsi, pengangguran dan kurangnya layanan dasar.

Demonstrasi terhenti setelah minggu pertama ketika sedikitnya 147 orang, termasuk petugas keamanan, tewas dan lebih dari 7.000 lainnya terluka dalam tindakan keras berdarah oleh pemerintah Syi'ah Irak dan sekutunya.

Tetapi protes berlanjut pada hari Jum'at setelah pasukan Irak bersumpah untuk tidak menggunakan amunisi tajam terhadap demonstran.

Terlepas dari janji itu, setidaknya 74 orang telah terbunuh dan lebih dari 3.600 terluka dalam tiga hari terakhir, menurut Komisi Tinggi Independen untuk Hak Asasi Manusia di Irak.

Para pengunjuk rasa telah menanggapi kekerasan dengan meningkatkan tuntutan mereka, yang sekarang termasuk pengunduran diri Abdul-Mahdi dan pemerintahnya, mengubah undang-undang pemilihan, dan mengadakan pemilihan baru.

Desakan perdana menteri untuk tidak mengundurkan diri, berarti siklus kekerasan diperkirakan akan berlanjut dan meningkatkan kemungkinan bentrokan meletus antara berbagai faksi Syi'ah.

"Abdel-Mahdi tidak akan mengundurkan diri dalam keadaan kritis dan sulit ini," Sa'ad Al-Hadaithi, juru bicara perdana menteri, mengatakan kepada stasiun TV lokal Irak pada Ahad malam. “Pengunduran diri pemerintah dapat membawa negara ke situasi berbahaya. Kami memperingatkan hilangnya perdamaian sipil dan keruntuhan negara menjadi kekacauan.

"Perdana menteri terus menanggapi tuntutan sah para demonstran dan tidak akan membiarkan hilangnya kendali atas situasi."

Sebagian besar korban di Baghdad berasal dari gas air mata, sementara di provinsi-provinsi lain sebagian besar disebabkan oleh bentrokan ketika para demonstran berusaha menyerang markas besar partai-partai politik yang didukung Iran, pejabat keamanan dan saksi mata mengatakan kepada Arab News.

Abdul-Mahdi berusaha untuk memadamkan protes dengan janji untuk mengamankan ratusan ribu pekerjaan, mempercepat pengadilan korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin.

Tetapi setelah jeda dua pekan insentif tampaknya gagal dengan sejumlah besar demonstran, kembali ke jalan-jalan dengan meningkatnya dukungan populer, terutama di komunitas Syi'ah.

Penolakannya untuk mengundurkan diri terkait dengan posisi sekutu lokal dan regionalnya. Beberapa pemimpin politik Irak yang beraliansi dengan Abdul-Mahdi mengatakan kepada Arab News bahwa perjanjian yang diawasi oleh Jenderal Qassem Soleimani, komandan militer Iran yang kuat, dibuat untuk menjaga Abdul-Mahdi di posnya sampai akhir krisis.

Soleimani, yang memimpin Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Syi'ah Iran (IRGC), dituduh memimpin tindakan keras terhadap demonstran di Baghdad ketika mereka pertama kali meletus.

"Semua partai politik Irak yang terlibat dalam pemerintah dengan jelas diberitahu bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengambil langkah apa pun untuk mengundurkan diri Abdul-Mahdi sekarang," seorang penasihat pemerintah Syi'ah terkemuka yang dekat dengan Abdul-Mahdi mengatakan kepada Arab News.

"Pada hari-hari pertama krisis (demonstrasi), kami menyarankan untuk meminta perdana menteri untuk mengundurkan diri untuk menenangkan para demonstran dan mendapatkan waktu, tetapi Soleimani menolak ini.

“Dia (Soleimani) mengatakan di depan sebagian besar pemimpin politik terkemuka bahwa dia berkomitmen untuk melindungi Abdel-Mahdi sampai akhir dan tidak akan membiarkannya jatuh karena protes.

“Dia mengatakan akan menyetujui pengunduran diri Abdul-Mahdi setelah krisis berakhir. Mungkin setelah dua bulan dan Abdul-Mahdi tahu dan menyetujui ini." (AN)