Amir Qatar Sebut Negaranya Berhasil Atasi Blokade Ekonomi yang Dipimpin Saudi

DOHA, QATAR (voa-islam.com) - Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani mengatakan negaranya telah mengatasi blokade ekonomi yang dipimpin Saudi dan mencapai tujuan ekonomi yang tinggi.

Berbicara kepada Dewan Syura, yang memberi nasihat kepada penguasa Qatar tentang rancangan undang-undang, Sheikh Tamim mengatakan pada hari Selasa (5/11/2019) bahwa Qatar telah mengatasi "dampak negatif" dari embargo regional.

"Sebagai hasil dari upaya untuk memotong pengeluaran dan meningkatkan efisiensi, defisit anggaran besar pada 2017 berubah menjadi surplus," kata amir Qatar. "Kami telah dapat mengembalikan cadangan negara ke level yang lebih tinggi dari level pra-blokade."

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan negara kecil Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha dan memberlakukan blokade udara, darat, dan laut di Qatar pada 2017, setelah secara resmi menuduh negara itu "mensponsori terorisme." Doha membantah tuduhan itu.

Kuartet tersebut mendesak pemerintah Qatar untuk mematuhi daftar tuntutan yang termasuk memutuskan hubungan dengan Iran dan menutup pangkalan militer Turki di Qatar atau menghadapi sanksi. Doha dengan tegas menolak tuntutan tersebut dan mengatakan itu menjadi sasaran karena kebijakan independen yang dikejar.

Qatar mencatat surplus anggaran 15,08 miliar riyal (4,14 miliar dolar) pada 2018 setelah negara itu melaporkan defisit riyal 39,99 miliar

Sheikh Tamim juga mengatakan bahwa produk domestik bruto dengan harga saat ini telah meningkat sebesar 15 persen tahun lalu.

Dana Moneter Internasional (IMF) telah menempatkan pertumbuhan nominal PDB Qatar untuk 2018 sebesar 1,5 persen, dengan perkiraan 2,0 persen untuk 2019.

Dalam pidatonya, amir Qatar itu juga mengumumkan bahwa persiapan untuk pemilihan Dewan akan selesai pada tahun 2022.

Dia tidak menetapkan tanggal untuk pemilihan, tetapi jadwal untuk persiapan menyarankan mereka bisa diadakan sebelum Piala Dunia 2022, yang dijadwalkan berlangsung di Qatar pada November-Desember tahun itu.

Perdana menteri akan "mengusulkan jadwal untuk pemilihan anggota Dewan, dan tanggal pemilihan akan diumumkan setelah komite (perencanaan) selesai," kata sang emir.

Pemilihan Dewan Syura, yang diwajibkan di bawah konstitusi negara bagian, yang dikeluarkan pada tahun 2004, telah ditunda beberapa kali, dan anggotanya malah ditunjuk langsung oleh emir. (ptv)