Sejumlah Pria Bersenjata Tembaki Bus yang Membawa Pemilih Muslim Sri Lanka

KOLOMBO, SRI LANKA (voa-islam.com) - Orang-orang bersenjata menembaki bus-bus yang membawa pemilih minoritas Muslim pada hari Sabtu (16/11/2019) ketika orang-orang Sri Lanka memilih presiden baru, dengan klan Rajapaksa yang kuat sedang mengincar kembali kekuasaan, tujuh bulan setelah para simpatisan Islamic State (IS) melakukan pemboman mematikan di pulau itu.

Minoritas orang Tamil dan Muslim dipandang sangat penting dalam pemilihan umum yang dekat, dan serangan di barat laut pulau itu - di mana tidak ada yang terluka - kemungkinan bertujuan menghalangi orang untuk memilih.

Para penyerang membakar ban di jalan dan memasang penghalang sementara sebelum menembaki dan melempari dua kendaraan batu dengan konvoi lebih dari 100 bus, kata polisi. Setelah memberikan suara di sana diberikan pengawalan bersenjata kembali ke rumah.

Sementara itu, di semenanjung utara Jaffna yang didominasi Tamil, polisi mengatakan mereka menangkap 10 orang yang mereka curigai "berusaha menciptakan masalah", sementara juga mengeluh bahwa tentara secara ilegal telah membuat penghalang jalan yang dapat menghentikan orang-orang ke tempat pemungutan suara.

Taktik semacam itu bukanlah hal baru di Sri Lanka, yang muncul dari perang saudara yang mengerikan hanya satu dekade lalu. Pada pemilihan 2015, ada serangkaian ledakan di utara.

Sementara itu, pendukung dari partai-partai saingan bentrok di sebuah area perkebunan teh 90 kilometer timur ibukota Kolombo, dengan dua orang dibawa ke rumah sakit dengan luka-luka pisau, kata komisi pemilihan.

Terminator vs Padman

Sekitar 85.000 polisi bertugas untuk mengamankan pemilihan dengan rekor 35 kandidat mencalonkan diri sebagai presiden, dengan hampir 16 juta pemilih yang memenuhi syarat.

Hasil bisa datang pada tengah hari pada hari Ahad jika ada pemenang yang jelas.

Angka pendahuluan nasional untuk jumlah pemilih tampaknya sama dengan 2015 ketika angka itu 81,5 persen. Voting berakhir pada pukul 17:00.

Salah satu dari dua kandidat terdepan adalah pensiunan letnan kolonel purnawirawan berambut abu-abu Gotabaya Rajapaksa, 70, adik lelaki dari Mahinda Rajapaksa yang kharismatik namun kontroversial, presiden dari tahun 2005-2015.

Dijuluki "Terminator" oleh keluarganya sendiri, "Gota" menjanjikan infrastruktur dan keamanan yang lebih baik setelah serangan afiliasi IS pada bulan April yang menewaskan 269 orang.

"Gotabaya akan melindungi negara kita," kata pekerja konstruksi Wasantha Samarajjeew, 51, ketika dia memberikan suara di Colombo.

Saingan utamanya adalah Sajith Premadasa, 52, dari Partai Persatuan Nasional (UNP) yang liberal, putra mantan presiden Ranasinghe Premadasa yang terbunuh.

Dia juga mendorong pembangunan dan keamanan serta pembalut wanita gratis, membuatnya mendapat julukan "Padman" setelah film Bollywood terkenal.

Rajapaksas dipuja oleh mayoritas Sinhala di Sri Lanka karena mengalahkan separatis Macan Tamil dan mengakhiri perang saudara 37 tahun pada 2009.

Mereka dibenci dan ditakuti oleh banyak orang Tamil, yang merupakan 15 persen dari populasi. Konflik berakhir dengan sekitar 40.000 warga sipil Tamil diduga dibunuh oleh tentara.

Selama masa kepresidenan Mahinda Rajapaksa, Gotabaya adalah sekretaris pertahanan dan secara efektif memimpin pasukan keamanan, bahkan diduga mengawasi "regu kematian" yang menghantam saingan politik, jurnalis, dan lainnya.

Dia membantah tuduhan itu.

Yang juga mengkhawatirkan negara-negara Barat, juga India, adalah bahwa lokasi strategis Sri Lanka bergerak lebih dekat ke Cina di bawah Mahinda Rajapaksa, bahkan memungkinkan dua kapal selam Cina berlabuh di Colombo pada 2014.

Di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan yang mencakup Asia dan sekitarnya, Cina meminjamkan dan memberikan Sri Lanka miliaran dolar untuk proyek-proyek infrastruktur, banyak di antaranya berubah menjadi gajah putih dan terperosok dalam tuduhan korupsi.

Mahinda mengatakan kredit tidak tersedia di tempat lain.

Ibukota Barat "harus memberikan kesempatan yang adil bagi kami", Basil Rajapaksa, saudara lelaki lainnya, mengatakan kepada wartawan. "Mereka tidak bisa menjadi pengawas negara ini. Mereka harus menjadi mitra (AFP)