Palestina Ancam Putuskan Sepenuhnya Hubungan dengan AS Terkait Pemukiman Ilegal Israel

TEPI BARAT, PALESTINA (voa-islam.com) - Presiden Mahmoud Abbas telah memperingatkan bahwa Palestina dapat sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat setelah Gedung Putih menentang hukum internasional dan mendukung pemukiman ilegal Yahudi yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki.

"Kami siap untuk melakukan penghancuran total hubungan dengan [AS]," kata Abbas kepada media Rusia, Selasa (26/11/2019), ketika warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat menandai 'hari kemarahan' terhadap perubahan kebijakan Washington yang banyak dikritik mengenai kebijakan Israel. perampasan tanah.

Pekan lalu, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mundur secara efektif pada kebijakan empat dekade Washington tentang status ilegal permukiman Yahudi Israel yang dibangun di Tepi Barat yang mereka caplok.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan ekspansi permukiman Israel "secara konsisten tidak bertentangan dengan hukum internasional," dalam sebuah pengumuman yang mengundang kecaman internasional yang luas.

Berbicara pada hari Selasa, Abbas mengatakan bahwa tindakan itu telah dikutuk oleh "hampir setiap negara di dunia," dan bahwa pemerintah Palestina tidak akan membiarkan langkah itu tidak direspon.

"Pemerintah AS telah lama memusuhi rakyat Palestina," kata Abbas, menyoroti langkah-langkah permusuhan Washington sebelumnya, termasuk memotong dana untuk program bantuan PBB untuk para pengungsi Palestina dan mengakui Al-Quds Yerusalem yang diduduki sebagai "ibukota" Israel.

Menyusul pemindahan kedutaan, Abbas menolak AS sebagai satu-satunya mediator dalam konflik Palestina selama puluhan tahun dengan Israel karena biasnya terhadap Tel Aviv, dengan mengatakan bahwa Palestina tidak akan menerima kesepakatan yang telah dilakukan pemerintah Trump secara sepihak mengenai masalah ini.

Kesepakatan yang belum diumumkan itu, menurut laporan, merusak hak teritorial Palestina dengan imbalan insentif ekonomi tertentu.

PA dapat menantang Israel di ICC

Mengutip Abbas pada hari Selasa, kantor berita Rusia Sputnik mengatakan bahwa Otoritas Palestina bermaksud untuk beralih ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan benar-benar memutuskan hubungan dengan rezim Israel jika melanjutkan dengan rencana untuk melampirkan Lembah Jordan di Tepi Barat.

"Adapun niat [Perdana Menteri Israel] Benjamin Netanyahu untuk mengesahkan undang-undang tentang aneksasi Israel di Lembah Yordan, kami sedang memantau langkah-langkahnya ke arah ini," katanya.

Netanyahu telah berjanji untuk mencaplok Lembah Yordan jika dia terpilih kembali, menuai kritik tajam dari Palestina dan juga negara-negara di Timur Tengah.

"Jika perdana menteri Israel benar-benar melakukan sesuatu seperti ini, kami akan beralih ke PBB, Pengadilan Kriminal Internasional, dan kami akhirnya dan akan memutuskan hubungan dengan Israel," tambah Abbas. (ptv)