Mahmoud Abbas Tolak Panggilan Telepon dari Presiden AS Donald Trump

TEPI BARAT, PALESTINA (voa-islam.com) - Seorang pejabat senior mengatakan pada hari Ahad (27/1/2020) bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas  dalam beberapa hari terakhir menolak panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump, menyusul kemarahan atas apa yang disebut rencana perdamaian "Kesepakatan Abad Ini".

Pejabat Palestina tersebut, yang memilih untuk tetap anonim, mengatakan kepada kantor berita Turki Anadolu, "Ada upaya oleh Trump untuk berbicara di telepon dengan Abbas, tetapi Abbas menolak".

Pejabat Palestina itu mengatakan panggilan telepon tersebut dilakukan dalam beberapa hari terakhir tanpa menentukan tanggal tertentu.

Otoritas Palestina telah memboikot pemerintahan Trump sejak 2017, menyusul pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Yerusalem Timur Palestina diduduki secara ilegal oleh Israel pada tahun 1967 dan kekuatan dunia telah lama sepakat bahwa nasib kota harus diselesaikan melalui negosiasi antara Israel dan Palestina.

Sejak 2017, AS juga telah memotong dana untuk UNRWA, badan PBB yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi Palestina dan mengatakan bahwa mereka tidak lagi menganggap permukiman Israel di Tepi Barat sebagai ilegal.

Trump telah mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Benny Gantz ke Gedung Putih untuk membahas "rencana perdamaian" terbaru Presiden AS untuk Timur Tengah. Dia dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Israel pekan ini.

Tidak ada warga Palestina yang diundang ke pertemuan itu. Pada hari Ahad, Otoritas Palestina mengancam akan menarik diri dari Kesepakatan Oslo sebagai tanggapan atas rencana perdamaian pemerintahan Trump.

Kesepakatan Oslo ditandatangani pada tahun 1993 dan seharusnya menjadi langkah sementara dalam persiapan untuk penyelesaian perdamaian akhir Israel-Palestina, yang akan memenuhi hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Rencana Trump - yang ia sebut "Kesepakatan Abad Ini" - diperkirakan untuk mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem dan permukiman ilegal Yahudi Israel di Tepi Barat, sehingga mustahil bagi Palestina untuk mendirikan negara yang mandiri dan layak.

Baik Netanyahu dan Gantz juga telah menyatakan niat mereka untuk mencaplok wilayah Lembah Jordan, yang merupakan sepertiga dari Tepi Barat.

Rencana Trump juga mencakup investasi ekonomi utama di wilayah Palestina dalam apa yang tampaknya merupakan upaya untuk menyuap warga Palestina agar menyerahkan hak mereka untuk status negara dan tanah yang secara ilegal diambil oleh Israel.

"Pemerintah AS tidak akan menemukan satu pun orang Palestina yang mendukung proyek ini," kata kementerian luar negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad.

"Rencana Trump adalah rencana abad ini untuk melikuidasi tujuan Palestina."

Trump diperkirakan akan mengungkap detail lengkap rencana tersebut sebelum ia bertemu dengan para pemimpin Israel.

Pada hari Ahad surat kabar Israel Yedioth Ahranoth mengutip sumber-sumber Israel yang mengatakan bahwa rencana Trump akan mencakup "masa transisi" empat tahun karena penolakan Abbas terhadapnya.

Ini dengan harapan bahwa calon pengganti presiden Palestina berusia 84 tahun itu akan menerimanya.

Sumber mengatakan bahwa Palestina akan menerima 70 persen dari Tepi Barat di bawah rencana dan ibukota di Shuafat, dekat Yerusalem.

Sebuah negara Palestina akan didirikan tetapi akan memiliki kedaulatan terbatas, tanpa tentara, tidak ada kontrol atas wilayah udara atau perbatasannya, dan tidak ada kekuatan untuk menandatangani perjanjian dengan negara-negara asing, menurut sumber-sumber Israel. (TNA)