Malaysia Tolak Rencana Perdamaian Trump, Sebut Tidak Adil dan Berat Sebelah Bagi Palestina

KUALA LUMPUR, MALAYSIA (voa-islam.com) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengecam apa yang disebut rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump menyebutnya sebagai "tidak adil dan berat sebelah" untuk konflik Israel-Palestina, yang diumumkan di Gedung Putih pada hari Selasa.

Dalam sebuah pernyataan hari Jum'at (31/1/2020) Kantor Perdana Menteri (PMO) mencatat bahwa Palestina memiliki hak untuk menolak kesepakatan tersebut karena mereka tidak terlibat langsung atau bahkan berkonsultasi mengenai perumusan proposal.

Di bawah proposal Trump, yang dirancang tanpa masukan dari setiap kelompok Palestina, memungkinkan Israel untuk menjaga semua permukimannya di Tepi Barat dan mencaplok sebagian besar wilayah Palestina yang saat ini didudukinya.

Yerusalem akan menjadi ibukotanya yang “tidak terbagi” dan orang Palestina yang tinggal di Israel akan dipindahkan ke Tepi Barat.

Selain itu, rencana itu akan menghapuskan hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina yang mengungsi selama Nakba 1948 dan keturunan mereka, permintaan utama Palestina.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad dikenal sebagai penasihat masalah Palestina dan secara terbuka menentang pemerintah Israel dalam berbagai forum internasional, yang paling baru dalam pidatonya di Majelis Umum PBB (PBB) September lalu.

PMO menegaskan kembali "posisi Malaysia bahwa penciptaan Negara Palestina yang merdeka melalui solusi dua negara, berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, adalah satu-satunya solusi yang layak untuk konflik Palestina-Israel."

Menganggapnya "benar-benar tidak dapat diterima", itu juga menekankan bahwa Malaysia hanya akan mendukung upaya konkret dan jujur ​​untuk menemukan solusi jangka panjang untuk konflik Israel-Palestina berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB terkait melalui negosiasi yang melibatkan para pihak.

Malaysia telah lama gigih dalam dukungannya untuk masalah Palestina dan menolak masuknya pemegang paspor Israel sebagai bagian dari kebijakan diplomatik yang tidak mengakui Israel.

Pada Oktober tahun lalu, Malaysia mengumumkan rencana untuk membuka kedutaan yang terakreditasi ke Palestina di ibukota Yordania, Amman, untuk memudahkan memfasilitasi bantuan bagi warga Palestina. (MeMo)