Libya Rugi 13 Trilyun Lebih Akibat Blokade Fasilitas Ekspor Minyak Oleh Pemberontak Haftar

TRIPOLI, LIBYA (voa-islam.com) - Libya telah kehilangan hampir $ 1 miliar (-+RP 13,6 trilyun) pendapatan sejak blokade fasilitas ekspor minyak yang paling vital menyebabkan penurunan produksi, menurut laporan media.

Kelompok-kelompok yang bersekutu dengan komandan pemberontak Khalifa Haftar meluncurkan blokade mereka di terminal minyak utama Libya timur pada 18 Januari, AFP melaporkan pada hari Rabu (5/2/2020).

Produksi sejak itu menurun dari "lebih dari 1,2 juta menjadi 187.000 barel per hari", penurunan lebih dari 80 persen, menurut pembaruan di situs web NOC yang diposting pada hari Rabu.

Blokade dimulai sehari sebelum pertemuan puncak internasional di Berlin dimulai, yang menyerukan diakhirinya campur tangan asing dalam konflik Libya dan dimulainya kembali upaya perdamaian.

Pemotongan produksi berikutnya karena masalah kapasitas penyimpanan telah menyebabkan "kerugian diperkirakan mencapai $ 931 juta", kata NOC.

Ekspor ditangguhkan di pelabuhan Brega, Ras Lanouf, Al-Sidra, Al-Hariga dan Zweitina di "bulan sabit minyak" negara itu, saluran bagi mayoritas ekspor minyak mentah Libya.

NOC sebelumnya mengutuk penutupan katup di stasiun pompa di barat daya negara yang menghentikan produksi di ladang minyak utama Al-Sharara dan Al-Fil.

Blokade dari sumber utama pendapatan negara adalah sebuah protes terhadap pengiriman pasukan Turki untuk menopang dukungan bagi saingan Haftar.

Turki telah mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional yang berbasis di Tripoli, sementara Haftar mendapatkan dukungan dari Rusia, UEA dan Mesir.

Libya telah terperosok dalam kekacauan sejak penggulingan diktator lama Muammar Gaddafi tahun 2011, dengan pemerintahan saingan dan milisi bersaing memperebutkan kekuasaan.

Konflik semakin dalam April lalu ketika Haftar, yang pasukannya menguasai sebagian besar wilayah selatan dan timur Libya, melancarkan serangan untuk merebut Tripoli.

Kedutaan besar AS dan Inggris, serta delegasi Uni Eropa di Libya, menyerukan dimulainya kembali operasi NOC, memperingatkan risiko memperburuk kesulitan kemanusiaan yang dihadapi negara itu. (TNA)