ISLAMABAD, PAKISTAN (voa-islam.com) - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan hari Senin (17/2/2020) bersikeras bahwa negaranya bukan lagi tempat berlindung yang aman bagi jihadis, dan mengatakan pemerintahannya mendukung penuh proses perdamaian Afghanistan.
Komentar Khan muncul ketika AS dan Taliban muncul di ambang kesepakatan yang akan melihat pasukan AS mulai menarik diri dari Afghanistan.
Sebagai imbalannya, Taliban akan mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan, tetap berpegang pada berbagai jaminan keamanan dan bekerja menuju gencatan senjata komprehensif yang akhirnya terjadi.
Pakistan, yang telah lama dituduh mendukung Taliban dan kelompok-kelompok jihadis lainnya di sepanjang perbatasannya dengan Afghanistan, dipandang sebagai kunci untuk membantu mengamankan dan mengimplementasikan kesepakatan apa pun.
"Saya dapat memberi tahu Anda bahwa tidak ada tempat perlindungan yang aman di sini," kata Khan pada sebuah konferensi di ibukota Islamabad.
"Apa pun situasinya di masa lalu, saat ini, saya dapat memberitahu Anda ... ada satu hal yang kami inginkan: perdamaian di Afghanistan."
Komentar Khan muncul setelah Sarwar Danish, wakil presiden kedua Afghanistan, menuduh Pakistan mengizinkan Taliban merekrut pejuang baru dari kamp-kamp pengungsi Afghanistan di Pakistan.
Khan berpidato di konferensi yang menandai 40 tahun menampung para pengungsi Afghanistan di negaranya.
Sementara Pakistan tidak dapat "sepenuhnya menjamin" bahwa tidak ada Taliban yang bersembunyi di antara 2,7 juta warga Afghanistan yang diperkirakan tinggal di Pakistan, Khan mengatakan pemerintahnya telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan di Afghanistan, termasuk dengan membangun pagar perbatasan.
Utusan perdamaian AS Zalmay Khalilzad, yang selama lebih dari satu tahun memimpin pembicaraan antara Taliban dan Washington, juga menghadiri konferensi itu.
Dia mengatakan dia "sangat optimis" tentang kemajuan menuju kesepakatan akhirnya.
AS memiliki "komitmen dari Talib tentang masalah keamanan," katanya.
Taliban, pasukan keamanan Afghanistan dan AS seharusnya meluncurkan "pengurangan kekerasan tujuh hari," para pejabat mengumumkan pekan lalu.
Langkah ini merupakan bagian dari langkah membangun kepercayaan sebelum pengumuman kesepakatan yang lebih lengkap.
Namun pertumpahan darah berlanjut selama akhir pekan, termasuk serangan Taliban di provinsi Kunduz.
Pengungsi mulai mengalir ke Pakistan setelah invasi Soviet 1979 ke Afghanistan, dan terus terjadi selama pemerintahan Taliban.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang melakukan kunjungan tiga hari ke Pakistan, memuji negara itu karena mendukung para pengungsi Afghanistan.
"Selama 40 tahun, rakyat Afghanistan menghadapi krisis berturut-turut, selama 40 tahun, rakyat Pakistan merespons dengan solidaritas," kata Guterres, sambil menyerukan kepada masyarakat internasional untuk berbuat lebih banyak.
"Ketika kita melihat tantangan ke depan, komunitas global harus melangkah maju," katanya. (AA)