Mantan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis Sebut Trump Berusaha Menabur Perpecahan di Amerika

AMERIKA  SERIKAT (voa-islam.com) - Mantan Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis pada hari Rabu (3/6/2020) meminta mantan bosnya Donald Trump, dengan pernyataan yang menuduh presiden berusaha menabur perpecahan di Amerika Serikat.

"Donald Trump adalah presiden pertama dalam hidup saya yang tidak mencoba menyatukan orang-orang Amerika - bahkan tidak berpura-pura mencoba," kata Mattis dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan secara online oleh majalah The Atlantic.

"Sebagai gantinya, dia mencoba memecah kita," katanya.

Mattis mengkritik penggunaan kekuatan militer Trump untuk menindak protes yang sedang berlangsung atas pembunuhan polisi terhadap George Floyd, seorang pria kulit hitam tak bersenjata.

Dia juga mengatakan Trump sedang menyiapkan "konflik palsu" antara militer dan masyarakat sipil. Dia memberikan deskripsi pedas tentang perjalanan Trump ke gereja terdekat yang bersejarah, Senin, ketika presiden berpose dengan sebuah Alkitab.

Penegakan hukum secara paksa membersihkan Lafayette Square, di seberang Gedung Putih, dari sebagian besar demonstran yang damai.

Mattis mengatakan dia tidak pernah bermimpi pasukan "akan diperintahkan dalam keadaan apa pun untuk melanggar hak-hak konstitusional sesama warga negara mereka - apalagi untuk memberikan foto aneh untuk komandan terpilih, dengan kepemimpinan militer berdiri di samping."

Pernyataan itu jarang karena Mattis di masa lalu mengatakan itu tidak pantas baginya untuk mengutuk presiden yang menjabat.

Mantan Sekretaris Pertahanan Jim Mattis, yang telah lama menolak untuk mengkritik presiden yang sedang menjabat secara eksplisit, pada hari Rabu menuduh Trump mencoba memecah belah Amerika dan secara bulat mengecam militerisasi atas respons AS terhadap kerusuhan sipil.

Sebelumnya pada hari Rabu, Menteri Pertahanan saat ini Mark Esper tampaknya mendorong kembali terhadap Trump, mengatakan ia tidak kembali mengerahkan pasukan untuk berpatroli di negara itu.

"Pilihan untuk menggunakan pasukan tugas aktif dalam peran penegakan hukum seharusnya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dan hanya dalam situasi yang paling mendesak dan mengerikan.

Kami tidak berada dalam salah satu situasi itu sekarang," katanya kepada sebuah pengarahan.

Presiden telah mengatakan kepada gubernur untuk memanggil Pengawal Nasional agar menahan protes yang berubah menjadi kekerasan, memperingatkan bahwa ia dapat mengirim pasukan militer yang aktif jika mereka tidak mampu untuk melakukannya. (DW)