Aktivis Malaysia Desak Orang-orang di Seluruh Dunia Peduli Terhadap Nasib Palestina

KUALA LUMPUR, MALAYSIA (voa-islam.com) - Seorang warga negara Malaysia yang ditahan oleh tentara Israel pada tahun 2016 selama misi kemanusiaan ke Gaza telah memanggil pemerintah di seluruh dunia karena kurangnya komitmen mereka terhadap hak asasi manusia Palestina.

Dr Fauziah Hasan membuat komentarnya dalam pidato yang disiarkan televisi di mana ia juga mengadvokasi menentang usulan aneksasi Israel atas sebagian besar Tepi Barat yang diduduki.

"Negara ilegal Israel telah merampok dan mencuri tanah dan properti Palestina selama lebih dari 70 tahun," kata Hasan. "Itu terus merampok dan mencuri sampai mimpinya membangun 'Israel Raya' dapat terwujud."

Dr Hasan adalah anggota dewan pengurus LSM Humanitarian Care Malaysia. Dia menunjukkan bahwa sejak awal pandemi COVID-19, Israel telah menahan 800 warga Palestina, termasuk 10 wanita dan 90 anak-anak. Selain itu, 65 rumah telah dihancurkan pada periode yang sama. "Ini semua ilegal menurut hukum dan konvensi internasional."

Dalam pidatonya yang disiarkan hari Senin (22/6/2020), Dr Hasan menceritakan pengalamannya sebagai salah satu dari 13 aktivis di kapal pesiar yang berlayar menuju Jalur Gaza yang terkepung pada tahun 2016 dengan tujuan untuk menghancurkan blokade yang diberlakukan Israel. Di antara kelompok itu adalah pemenang Nobel Perdamaian 1976, Mairead Maguire. Namun, Zaytouna-Oliva dicegat di perairan internasional 65 kilometer dari pantai Gaza.

Mengelaborasi dalam misi Perempuan Perahu ke Gaza, dia mengatakan bahwa para aktivis sadar bahwa hanya ada sedikit peluang mereka untuk dapat menembus blokade. Namun, misi itu adalah bagian dari Koalisi Armada Kebebasan yang lebih luas yang bertujuan untuk membuat seluruh dunia sadar akan nasib rakyat Palestina, terutama mereka yang tinggal di Gaza.

"Kami diculik di perairan internasional, dan dibawa ke penjara-penjara Israel," jelas Hasan. "Kami kemudian dideportasi ke Thailand karena negara tercinta saya, Malaysia, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara ilegal Israel."

Dia mendesak orang-orang di seluruh dunia untuk menyuarakan keprihatinan dan kemarahan mereka melalui media sosial untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina dalam setiap aspek kehidupan: politik, keuangan, moral, spiritual, dan media. "Semua pemerintah yang adil harus memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dengan mendukung penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional terhadap kejahatan perang Israel dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki," pungkasnya. (MeMo)