Libanon Tempatkan Pejabat Pelabuhan Beirut Dalam Tahanan Rumah Sambil Menunggu Penyelidikan

BEIRUT, LIBANON (voa-islam.com) - Pemerintah Libanon telah memerintahkan beberapa pejabat pelabuhan Beirut untuk ditempatkan di bawah tahanan rumah sambil menunggu penyelidikan atas ledakan yang mengguncang kota itu pada hari Selasa.

Menurut laporan Financial Times, pemerintah telah meminta militer menempatkan sejumlah pejabat yang terlibat dalam penyimpanan bahan kimia di pelabuhan Beirut dalam tahanan rumah.

Dua ledakan yang terjadi pada Selasa pukul 18.00 waktu setempat, sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 137 orang, melukai ribuan lainnya dengan lebih dari seratus orang masih hilang.

Ledakan itu disebabkan oleh 2.750 ton amonium nitrat yang telah disimpan secara tidak aman di pelabuhan Beirut selama enam tahun, menurut Presiden Michel Aoun.

Zat peledak itu disimpan di Beirut selama pemberhentian yang tidak direncanakan oleh kapal kargo berbendera Maldiv, MV Rhosus, pada 2013, menurut dokumen hukum dan pejabat Libanon yang dikutip oleh Washington Post.

Kapal itu dilarang meninggalkan Beirut setelah otoritas pelabuhan menemukan "masalah teknis" dengan kapal dan menganggapnya tidak layak berlayar.

Amonium nitrat kemudian diturunkan dari kapal karena kekhawatiran atas sifat bahan peledak dan risiko menyimpannya di atas kapal.

Kapal dan amonium nitrat tetap berada di pelabuhan Beirut "menunggu pelelangan dan / atau pembuangan yang tepat", menurut dokumen, yang ditulis oleh pengacara yang bertindak atas nama kreditor pada tahun 2015, dikutip oleh Washington Post.

Direktur Jenderal Bea Cukai Beirut, Badri Daher, kemudian memohon dalam sebuah surat kepada "hakim Libanon atas masalah mendesak" agar amonium nitrat itu dapat diekspor kembali atau dijual pada tahun 2017, tetapi permohonan tersebut tidak didengar.

Daher memperingatkan tentang "bahaya jika bahan tetap berada di tempat yang mempengaruhi keselamatan karyawan (pelabuhan)", menurut Associated Press (AP). Menambahkan bahwa surat serupa dikirim pada 2014, 2015 dan 2016, menyerukan agar zat berbahaya itu dihilangkan.

Setelah ledakan itu, Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas ledakan tersebut, mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Selasa:

"Apa yang terjadi hari ini tidak akan berlalu tanpa pertanggungjawaban… mereka yang bertanggung jawab atas bencana ini akan membayar mahal." (MeMo)