Turki: Sejarah Tidak Akan Memaafkan Pengkhianatan UEA Terhadap Palestina

ANKARA, TURKI (voa-islam.com) - Uni Emirat Arab (UEA) mengkhianati perjuangan Palestina dengan menandatangani kesepakatan dengan Zionis Israel, kata Turki pada hari Jum'at (15/8/2020), menekankan bahwa langkah tersebut akan dikenang oleh sejarah sebagai insiden memalukan sambil menandakan bahwa hubungan diplomatik dengan UEA terancam.

Turki dapat menangguhkan hubungan diplomatiknya dengan UEA, atau memanggil kembali duta besarnya, kata Presiden Recep Tayyip Erdoğan pada hari Jum'at, mengungkapkan skala kemungkinan efek samping dari langkah tersebut di bagian dari UEA.

Erdogan mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan kontroversial UEA dengan Israel bermasalah dan Turki berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Palestina.

“Saya telah memberikan instruksi yang diperlukan kepada menteri luar negeri saya. Kami dapat menangguhkan hubungan diplomatik atau menarik duta besar kami karena kami mendukung rakyat Palestina. Kami tidak membiarkan Palestina dikalahkan, atau membiarkannya dikalahkan, ”kata Erdogan.

Israel dan UEA telah sepakat untuk menormalisasi hubungan, Presiden AS Donald Trump mengumumkan Kamis, dalam kesepakatan yang mencakup janji Israel untuk "sementara" menunda rencana pencaplokannya atas Tepi Barat.

Menyusul pengumuman tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis mengatakan dia "masih berkomitmen" untuk mencaplok bagian Tepi Barat meskipun ada kesepakatan normalisasi dengan UEA.

UEA akan menjadi negara Arab ketiga yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel setelah Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.

"Sambil mengkhianati perjuangan Palestina untuk melayani kepentingannya yang sempit, UEA mencoba menampilkan ini sebagai semacam tindakan pengorbanan diri untuk Palestina. Sejarah dan hati nurani orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut tidak akan melupakan dan tidak pernah memaafkan perilaku orang munafik ini, "sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Jum'at tentang kesepakatan itu.

Rakyat dan pemerintah Palestina telah benar untuk menunjukkan reaksi keras terhadap kesepakatan damai antara UEA dan Israel, pernyataan itu menambahkan.

Kementerian itu juga mengatakan sangat prihatin dengan upaya UEA untuk secara sepihak menghapus Prakarsa Perdamaian Arab, yang disahkan oleh Liga Arab pada tahun 2002.

Pernyataan itu lebih lanjut mencatat bahwa kesepakatan itu, yang diklaim Abu Dhabi, mendukung perjuangan Palestina, tidak memiliki kredibilitas dan mengabaikan keinginan Palestina melalui rencana rahasia yang sejalan dengan rencana "lahir mati" AS di Timur Tengah yang dianggap batal demi hukum oleh Turki.

"Pimpinan UEA tidak memiliki wewenang untuk mengadakan negosiasi dengan Israel atas nama rakyat dan pemerintahan Palestina, atau membuat konsesi yang penting bagi Palestina," kata pernyataan itu.

Pada bulan Januari, Trump mengumumkan apa yang disebut rencana perdamaian untuk konflik Israel-Palestina, yang diberi nama "Kesepakatan Abad Ini", meskipun telah ditolak mentah-mentah oleh Palestina.

Netanyahu bersama Trump di Gedung Putih untuk pengumuman itu, tetapi tidak ada pejabat Palestina yang hadir. Dalam konferensi pers, Trump mengatakan Yerusalem akan tetap menjadi "ibu kota yang tidak terbagi" bagi Israel.

Turki menolak rencana tersebut, dengan mengatakan tidak akan mendukung rencana apa pun yang tidak diterima oleh otoritas Palestina, menambahkan bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan diperoleh jika kebijakan yang didasarkan pada pendudukan terus berlanjut.

Apa yang disebut rencana perdamaian Trump secara sepihak membatalkan resolusi PBB sebelumnya tentang masalah Palestina dan menyarankan memberi Israel hampir semua yang mereka tuntut.

Sidang Umum PBB pada Desember 2017 sangat menolak keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tetapi resolusi yang tidak mengikat itu diveto oleh AS di Dewan Keamanan PBB.

Juru bicara kepresidenan Turki pada Kamis juga mengutuk kesepakatan antara UEA dan Israel.

"Sejarah pasti akan mencatat kekalahan mereka yang mengkhianati rakyat Palestina dan perjuangan mereka," kata Ibrahim Kalin di Twitter.

Namun, kesepakatan Israel-UEA bukan satu-satunya masalah antara Ankara dan Abu Dhabi, karena Abu Dhabi menunjukkan permusuhan terhadap Turki.

Pada bulan Juli, Menteri Pertahanan Hulusi Akar mengkritik UEA karena melakukan "tindakan jahat" di Libya dan Suriah, saat ia bersumpah bahwa Turki akan meminta pertanggungjawaban Abu Dhabi.

Pejabat Turki mencatat bahwa UEA mendukung organisasi teroris yang memusuhi Turki, dan telah menjadi alat politik dan militer yang berguna bagi negara lain.

Uni Emirat Arab adalah bagian dari koalisi pimpinan Saudi yang meluncurkan kampanye udara yang menghancurkan untuk mengembalikan keuntungan teritorial pemberontak Syi'ah Houtsi pada tahun 2015 di Yaman.

Abu Dhabi juga mendukung rezim teroris Bashar Assad di Suriah dalam ofensifnya terhadap demokrasi dan hak-hak sipil, dan pejabat Turki mengatakan mereka menawarkan dukungan finansial dan logistik kepada kelompok teror PKK untuk melakukan serangan di Turki.

Di Libya, yang bisa dibilang salah satu titik konflik terbesar antara Turki dan UEA, Abu Dhabi mendukung pemberontak Jenderal Khalifa Haftar dan ingin menggulingkan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB.

Pada bulan Mei, laporan rahasia PBB mengungkapkan bahwa dua perusahaan yang berbasis di Dubai telah mengirim tentara bayaran Barat untuk mendukung Haftar dalam serangannya.

Selain itu, telah didokumentasikan bahwa UEA secara ilegal mendapat manfaat dari cadangan minyak negara yang dilanda konflik untuk memberikan sumber daya keuangan kepada pasukan Haftar.

UEA juga melobi AS untuk campur tangan dalam perang saudara Libya, sebuah dokumen yang diperoleh oleh TRT World menunjukkan kembali pada bulan Juni, yang bertujuan untuk membantu membalikkan keadaan agar menguntungkan Haftar.

Muak dengan keterlibatan UEA dalam perang saudara negara itu, pemerintah Libya juga merilis pernyataan pada hari Kamis, mengutuk kesepakatan dengan Israel.

Berbicara kepada TV Al-Jazeera, Mohamed Amari Zayed, anggota Dewan Kepresidenan Libya, mengatakan "ini adalah pengkhianatan terhadap negara UEA yang tidak mengherankan. Dengan peran destruktifnya di Libya, Suriah dan Yaman, ini adalah akibat alami dari embargo yang dikenakan pada Qatar, Palestina dan negara-negara merdeka di kawasan itu. "

Zayed menggambarkan langkah UEA sebagai "tusukan lain di belakang umat (komunitas Muslim)." "Kerugian umat Islam baru-baru ini sebagai akibat dari kebijakan UEA ini jauh lebih tinggi daripada yang rezim Zionis bunuh dan telantarkan dalam 50 tahun terakhir," katanya. (TDS)