Bahrain Kemungkinan Akan Menyusul UEA Jalin Hubungan Resmi Dengan Zionis Israel

MANAMA, BAHRAIN (voa-islam.com) - Bahrain kemungkinan akan mengikuti UEA dalam menandatangani perjanjian damai dengan Israel, kata seorang pejabat Israel hari Kamis (13/8/2020). Saluran Hebrew Kan mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan "Bahrain diperkirakan menjadi negara berikutnya, yang akan menjalin hubungan resmi dengan Israel".

Tidak ada kerangka waktu yang ditentukan, atau rincian lebih lanjut diberikan, meskipun laporan oleh kantor penyiaran itu juga menyebutkan bahwa seorang pejabat senior AS mengatakan kepada media Palestina bahwa Bahrain dan Oman diharapkan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam waktu dekat.

Bahrain adalah negara Teluk pertama yang secara resmi mengomentari langkah diplomatik antara UEA dan Israel. Menurut Kantor Berita Bahrain, Manama menyambut baik perjanjian perdamaian tersebut dan menyampaikan ucapan selamatnya kepada UEA karena "mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peluang perdamaian Timur Tengah".

Jared Kushner, penasihat senior dan menantu Presiden Donald Trump juga mengisyaratkan bahwa negara Arab lain dapat membuat kesepakatan dengan Israel "dalam beberapa hari mendatang".

Trump membuat pengumuman hari Kamis bahwa UEA dan Israel telah secara resmi menormalisasi hubungan. Sebagai imbalan atas pengakuan, Israel diklaim akan "menangguhkan" rencananya untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat yang diduduki. Perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai Abraham Accord dipuji oleh kantor berita The Ntsional UEA, yang membingkai acara tersebut sebagai Israel membekukan rencana ekspansionisnya berkat diplomasi UEA.

Disebutkan juga bahwa negara-negara Teluk lainnya, termasuk Qatar dan Oman, memiliki hubungan dengan Israel, tetapi satu-satunya negara Arab dengan hubungan diplomatik penuh adalah Yordania, Mesir dan Mauritania setelah perjanjian damai masing-masing pada tahun 1994 dan 1979 dan 1999. Meski Mauritania membekukan hubungan akibat perang Israel di Gaza pada 2014.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan tentang pengumuman tersebut: "Jika Israel menanganinya sebagai insentif untuk mengakhiri pendudukan ... itu akan menggerakkan kawasan menuju perdamaian yang adil." Sebagai sekutu dekat UEA, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menyatakan di Twitter: “Saya mengikuti dengan penuh minat dan penghargaan pernyataan bersama antara Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan Israel untuk menghentikan aneksasi Israel atas tanah Palestina dan mengambil langkah-langkah untuk membawa perdamaian di Timur Tengah. ”

Namun, terlepas dari kesepakatan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam konferensi pers kemarin bahwa "Tidak ada perubahan dalam rencana kami untuk memperluas kedaulatan ke Yudea dan Samaria ... Sejauh yang saya ketahui, itu tidak keluar dari meja."

Tahun lalu beberapa media Israel menerima undangan resmi untuk meliput lokakarya perdamaian ekonomi Israel-Palestina yang diselenggarakan di Bahrain, sementara Menteri Luar Negeri Bahrain, Khalid bin Ahmed Al-Khalifah bertemu dengan mitranya dari Israel, Israel Katz di AS. Pada bulan Desember tahun lalu, Bahrain juga menjadi tuan rumah acara lintas agama, termasuk mantan kepala rabi Sephardic Yerusalem, Shlomo Amar di antara para tamunya.

Al-Khalifah sebelumnya juga menekankan bahwa negaranya mengakui hak Israel untuk hidup, dengan mengatakan mereka "ada untuk tinggal". (MeMo)