PBB Sebut Separuh Populasi Libanon Berisiko Menghadapi Krisis Pangan Akibat Ledakan Beirut

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Lebih dari separuh populasi Libanon berisiko menghadapi krisis pangan setelah ledakan pelabuhan di Beirut yang menambah banyak kesengsaraan negara itu, kata badan PBB, Ahad (30/8/2020).

"Lebih dari separuh penduduk negara berisiko gagal mengakses kebutuhan makanan pokok mereka pada akhir tahun," kata Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat (ESCWA).

"Tindakan segera harus diambil untuk mencegah krisis pangan," kata sekretaris eksekutif ESCWA Rola Dashti.

Pemerintah Libanon, katanya, harus memprioritaskan pembangunan kembali silo di pelabuhan Beirut, tempat penyimpanan biji-bijian terbesar di negara itu.

Libanon terperosok dalam keruntuhan ekonomi bahkan sebelum ledakan dahsyat pada 4 Agustus di pelabuhan Beirut, yang menewaskan 190 orang, melukai ribuan orang, dan menghancurkan sebagian ibu kota.

Libanon gagal membayar utangnya, sementara nilai mata uang lokal anjlok di pasar gelap dan tingkat kemiskinan melonjak, di atas lonjakan jumlah kasus virus Corona.

"Tingkat inflasi rata-rata tahunan diharapkan lebih dari 50 persen pada 2020, dibandingkan dengan 2,9 persen pada 2019," kata ESCWA dalam sebuah pernyataan.

Libanon mengandalkan impor untuk 85 persen dari kebutuhan pangannya dan penghancuran silo di pelabuhan Beirut dapat memperburuk situasi yang sudah mengkhawatirkan, kata badan-badan bantuan dan para ahli.

ESCWA mengatakan kenaikan biaya transaksi impor makanan dapat menyebabkan kenaikan harga lebih lanjut.

Untuk mencegah krisis, pihak berwenang harus menetapkan batas atas harga pangan dan mendorong penjualan langsung dari produsen lokal ke konsumen, tambah Dashti

Dia juga mendesak komunitas internasional untuk "memperluas program ketahanan pangan yang menargetkan pengungsi dan komunitas tuan rumah" untuk membantu meredakan "potensi ketegangan sosial."

Awal bulan ini, ESCWA mengatakan lebih dari 55 persen orang Libanon "terjebak dalam kemiskinan dan berjuang untuk kebutuhan pokok." (AFP)