Laporan: Oman dan Sudan Akan Umumkan Kesepakatan Normalisasi dengan Israel Pekan Depan

TEL AVIV, ISRAEL (voa-islam.com) - Oman dan Sudan dapat mengumumkan kesepakatan normalisasi dengan Israel secepatnya pekan depan, menurut laporan Jum'at (24/9/2020), setelah AS mengisyaratkan lebih banyak negara Arab bergabung dengan kesepakatan yang disepakati antara negara Yahudi dan Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Mengutip surat kabar berbahasa Ibrani Maariv, penyiar Israel i24 News menyatakan Sudan dan Oman mengadakan pembicaraan yang ditengahi AS dengan Israel untuk mengumumkan kesepakatan perdamaian minggu depan.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kelly Craft pada hari Rabu mengungkapkan perjanjian normalisasi ketiga antara Israel dan negara Arab yang tidak disebutkan namanya mungkin terjadi dalam satu atau dua hari berikutnya.

i24 News sebelumnya melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan akan bertemu dengan Abdel Fattah Al-Burhan, pemimpin dewan kedaulatan transisi Sudan, dalam beberapa hari mendatang di Uganda, pertemuan kedua antara kedua pejabat.

Sebagai imbalan atas kesepakatan normalisasi, pejabat Sudan berharap Khartoum akan dihapus dari daftar Negara Sponsor Terorisme Amerika Serikat.

Penetapan tersebut, yang diberlakukan sejak 1990-an, membuat Sudan terkena sanksi berbahaya dan membatasi jumlah bantuan internasional yang tersedia untuk negara itu di tengah krisis ekonomi yang meningkat.

Pada akhirnya, Oman menyatakan dukungan untuk normalisasi hubungan bulan lalu antara negara tetangga UEA dan Israel.

Sejak UEA dan Bahrain menandatangani perjanjian untuk menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel awal bulan ini, spekulasi telah menunjuk ke beberapa negara Arab lainnya di ambang mencapai kesepakatan serupa, dengan Oman dan Sudan sebagai kandidat yang paling mungkin.

Pemerintahan Trump telah menjadikan normalisasi Israel-Arab sebagai fokus utama dari kebijakan luar negeri Timur Tengahnya menjelang pemilu AS pada 3 November.

Palestina telah vokal dalam menentang perjanjian tersebut, dengan alasan keputusan tersebut menghilangkan insentif bagi Israel untuk mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina. (TNA)