Malawi Akan Buka Kedutaan Besar Penuh Untuk Israel di Yerusalem

LILONGWE, MALAWI (voa-islam.com) - Malawi mengatakan pada hari Selasa (2/11/2020) bahwa pihaknya akan membuka kedutaan penuh untuk Israel di Yerusalem, menjadi negara Afrika pertama yang melakukannya di kota yang diperebutkan.

Dalam pernyataan video selama kunjungan ke Israel, Menteri Luar Negeri Malawi Eisenhower Mkaka menyebut keputusan itu sebagai "langkah berani dan signifikan".

Dia mengucapkan selamat kepada Israel atas hubungan yang mulai berkembang dengan negara-negara Arab dan Muslim di bawah kesepakatan yang ditengahi AS, termasuk hubungan baru dengan negara Afrika Sudan, yang oleh Israel dianggap menandai dimulainya "era baru" di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi berkata bersama Mkaka: "Saya berharap kedutaan Anda segera dibuka, dan saya yakin lebih banyak pemimpin Afrika akan mengikuti keputusan ini."

Kedutaan tersebut diperkirakan akan dibuka pada musim panas 2021, kata kementerian luar negeri Israel.

Diminta untuk mengkonfirmasi keputusan kedutaan, Brian Banda, seorang ajudan Presiden Malawi Lazarus Chakwera, berkata: "Ya, terus berjalan, kedutaan penuh di Yerusalem."

Israel menganggap semua Yerusalem sebagai ibukotanya, meskipun itu tidak diakui oleh sebagian besar negara. Warga Palestina menganggap kota di timur itu, yang direbut Israel dalam perang tahun 1967, sebagai ibu kota negara masa depan.

Mengingat status kota yang disengketakan dan sensitivitasnya dalam konflik Israel-Palestina, sebagian besar negara yang memiliki kedutaan besar di Israel telah membukanya di ibu kota komersialnya, Tel Aviv.

Presiden AS Donald Trump, yang mengupayakan pemilihan ulang pada hari Selasa, membuat marah warga Palestina dan membuat marah banyak pemimpin dunia dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017. Dia memindahkan kedutaan AS ke sana pada tahun berikutnya.

Guatemala memindahkan kedutaannya ke Yerusalem segera setelah itu, dan Honduras mengatakan pihaknya bertujuan untuk melakukan hal yang sama pada akhir tahun 2020. Brasil dan Republik Dominika juga mempertimbangkan langkah tersebut. (MeMo)