Laporan: Bahrain Bantah Rencana Untuk Mengimpor Produk Dari Pemukim Ilegal Yahudi

MANAMA, BAHRAIN (voa-islam.com) - Bahrain diduga mundur dari rencana untuk mengimpor produk dari permukiman ilegal Yahudi Israel, memicu kemarahan dari sekutu barunya, menurut laporan.

Pernyataan negara Teluk itu merupakan tanggapan cepat terhadap menteri perdagangannya sendiri yang mengatakan Manama akan terbuka untuk mendapatkan produk yang dibuat di pemukiman ilegal Israel yang terletak di wilayah pendudukan Palestina.

Bahrain "akan memperlakukan produk Israel sebagai produk Israel ... jadi kami tidak memiliki masalah dengan label atau asal", Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Bahrain Zayed bin Rashid al-Zayani mengatakan awal pekan ini.

Namun dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, kantor berita resmi negara Bahrain BNA mengatakan pernyataan sang menteri "disalahtafsirkan".

"Kementerian berkomitmen pada sikap teguh pemerintah Bahrain mengenai kepatuhan terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa," lapor BNA, mengutip sumber resmi dari kementerian.

Pernyataan serupa dibuat oleh Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki setelah panggilan telepon dengan mitranya dari Bahrain.

"Komentar yang dituduhkan ... sangat bertentangan dengan posisi pendukung negaranya [Bahrain] untuk perjuangan Palestina," kata sebuah pernyataan dari kantor al-Maliki, Al Jazeera melaporkan.

Komentar Al-Zayani muncul setelah AS mengumumkan pada November akan mempertimbangkan ekspor dari sebagian besar Tepi Barat sebagai "Buatan Israel".

Panduan baru akan berlaku terutama untuk Area C, kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Area C adalah bagian dari Tepi Barat tempat Israel mempertahankan kontrol sipil dan militer penuh dan tempat tinggal sebagian besar pemukim ilegal Yahudi.

Keputusan pelabelan "secara terang-terangan melanggar hukum internasional", kata Nabil Abu Rudeinah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menepisnya sebagai langkah bias lain dari pemerintahan Trump.

Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel dalam beberapa bulan terakhir setelah menandatangani kesepakatan yang ditengahi AS.

Menteri luar negeri Bahrain memulai perjalanan pertama kalinya oleh seorang pejabat tinggi Bahrain ke Israel pada bulan November.

Dalam kunjungannya, Menlu Abdullatif bin Rashid al-Zayani menyerukan untuk melanjutkan pembicaraan damai Israel-Palestina dan dilaporkan mengatakan perdamaian regional hanya akan menang dengan "pembentukan negara Palestina bersama Israel".

UEA memimpin dalam menjalin hubungan antara Teluk dan Israel, mengumumkan keputusannya pertama pada Agustus - sebulan sebelum Bahrain mengikutinya.

Perjanjian Teluk itu telah dikecam oleh Palestina, yang menganggap kesepakatan itu sebagai "pengkhianatan" bagi perjuangan mereka. (TNA)