Parlemen Prancis Akan Lakukan Pemungutan Suara Untuk RUU Anti-Islam Kontroversial

PARIS, PRANCIS (voa-islam.com) - Parlemen Prancis akan memberikan suara pada RUU "anti-Islam" kontroversial yang menurut negara diperlukan untuk mendukung sistem sekuler tetapi para kritikus mengatakan melanggar kebebasan beragama.

Dengan memperhatikan pemilu 2022, Presiden Emmanuel Macron memperjuangkan RUU yang berupaya memperketat aturan tentang berbagai masalah terkait Islam mulai dari pengajaran agama, kebencian online hingga poligami.

Itu telah diperdebatkan dalam suasana yang sangat panas di Prancis setelah tiga serangan akhir tahun lalu termasuk pemenggalan kepala guru Samuel Paty pada bulan Oktober, yang telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya.

Undang-undang tersebut dijuluki sebagai RUU anti-separatisme atas ketakutan para menteri yang mengklaim umat Muslim menciptakan komunitas yang menolak identitas dan hukum sekuler Prancis, serta nilai-nilainya seperti kesetaraan antar jenis kelamin.

Majelis rendah Majelis Nasional diperkirakan akan memberikan suara pada undang-undang tersebut pada sore hari setelah total perdebatan selama 135 jam yang menghasilkan sekitar 313 amandemen yang diadopsi.

Partai Macron yang berkuasa memiliki mayoritas kursi, yang berarti undang-undang tersebut diperkirakan akan disahkan, tetapi Senat majelis tinggi juga akan memeriksa rancangan undang-undang tersebut dalam beberapa bulan mendatang dan dapat mengubahnya.

Melawan "separatisme"

Presiden Prancis Emmanuel Macron memperkenalkan RUU itu tahun lalu untuk melawan "separatisme Islam".

Ini dikritik karena menargetkan komunitas Muslim dan memberlakukan pembatasan di hampir setiap aspek kehidupan mereka.

Ini mengatur intervensi di masjid dan asosiasi yang bertanggung jawab atas administrasi mereka serta mengontrol keuangan asosiasi dan organisasi non-pemerintah milik Muslim.

Ini juga membatasi pilihan pendidikan komunitas Muslim dengan mencegah keluarga memberikan pendidikan rumah kepada anak-anak.

RUU itu juga melarang pasien memilih dokter berdasarkan jenis kelamin karena alasan agama atau alasan lain dan mewajibkan "pendidikan sekularisme" bagi semua pejabat publik.

Di bawah undang-undang tersebut, dokter juga akan didenda atau dipenjara jika mereka melakukan tes keperawanan pada anak perempuan, sementara itu juga memperpanjang sanksi terhadap poligami.

Salah satu artikel yang paling kontroversial adalah tentang home schooling, dengan peraturan yang sangat dipertajam sehingga memerlukan otorisasi resmi atas dasar kesehatan atau cacat tubuh bagi anak-anak untuk belajar di rumah.

Tetapi untuk oposisi sayap kanan Partai Republik (LR) RUU anti-Islam tersebut dianggap tidak cukup jauh, terutama karena tidak membatasi pemakaian jilbab di ruang-ruang seperti universitas.

"Ini adalah undang-undang kecil tentang masalah besar," kata Anggota Parlemen Sayap Kanan Julien Ravier. Sayap Kanan, yang memiliki mayoritas di Senat, dapat mencoba memperkuatnya lebih jauh ketika memasuki majelis tinggi.

Hampir 200 orang berdemonstrasi di Paris pada hari Ahad menentang RUU yang "memperkuat diskriminasi terhadap Muslim" tersebut.

Seorang utusan AS untuk kebebasan beragama tahun lalu mengkritik RUU itu sebagai "tangan besi" dan telah memicu liputan kritis yang tidak biasa di media berbahasa Inggris, bahkan mendorong Macron untuk menulis secara pribadi kepada Financial Times untuk membelanya.

Para analis mengatakan Macron, yang berkuasa pada tahun 2017 sebagai reformis sentris, secara nyata berada di sayap kanan selama beberapa bulan terakhir ketika dia mencium bahwa pertarungan pemilihan kembali untuk presiden 2022 akan berakhir dengan duel putaran kedua dengan pemimpin Sayap Kanan Reli Nasional ( RN) Marine Le Pen. (TRT)