Israel Akan Berikan Vaksin COVID-19 Ke Gaza Dengan Syarat Pembebasan Orang Israel Yang Ditahan Hamas

TEL AVIV, ISRAEL (voa-islam.com) - Politisasi Israel atas vaksin COVID-19 mengambil giliran "kriminal dan memalukan" hari Selasa (16/2/2021) saat memperdebatkan apakah warga Palestina yang tinggal di kantong Gaza yang terkepung harus diizinkan untuk memiliki vaksin dan membantu mencegah penyebaran pandemi global.

Selama debat di Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset (FADC), pejabat Israel bersikeras bahwa tidak ada vaksin yang harus diberikan kepada dua juta warga Palestina kecuali dua orang Israel yang diyakini ditahan oleh Hamas dibebaskan dan mayat dua tentara yang hilang selama serangan Israel 2014 di Gaza dikembalikan. Sekitar 2.251 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil dibunuh oleh negara Zionis selama tujuh minggu pemboman Israel.

Menurut Jerusalem Post, ketua FADC dan anggota Knesset, Tzvi Hauser yang berasal dari partai politik kanan-tengah Derech Eretz, bersikeras bahwa setidaknya harus ada permintaan informasi mengenai nasib dua orang Israel yang tertawan, Hisham Al-Sayed dan Avera Mengistu. Israel belum menerima informasi apa pun mengenai nasib mereka, dan Palang Merah belum diizinkan mengunjungi mereka, kata Hauser.

Hauser menegaskan bahwa sebelum menawarkan vaksin apa pun kepada warga Palestina di Gaza, secara maksimal Israel harus menuntut pembebasan kedua tawanan tersebut, dan kembalinya jenazah Hadar Goldin dan Oron Shaul, dua tentara yang diyakini tewas selama pemboman tahun 2014.

Hubungan pelepasan vaksin dengan politik disambut dengan kecaman. Anggota Daftar Gabungan (aliansi politik tiga partai politik mayoritas Arab dari Knesset Israel) Ofer Cassif berpendapat bahwa sebagai "kekuatan pendudukan" yang mengontrol penyeberangan ke Gaza, Israel memiliki tanggung jawab "etis dan moral" untuk memberikan vaksinasi untuk Gaza baik dari stoknya sendiri atau dari sumber lain. Perdebatan tentang masalah ini bersifat "kriminal dan memalukan," kata Cassif, menjelaskan bahwa Palang Merah dengan jelas menyatakan bahwa kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter "tidak bergantung pada timbal balik."

Anggota Parlemen Perwakilan Daftar Gabungan kedua Ahmad Tibi menggemakan kecaman Cassif dan memperingatkan bahwa mereka yang mencegah siapa pun - staf medis dan / atau warga Palestina - menerima vaksin COVID-19 bertanggung jawab langsung atas penyakit dan kematian mereka. "Setiap orang harus divaksinasi," desak Tibi.

Dua puluh tahun dari sekarang, "anak-anakmu akan malu," kata Tibi. "Akan lebih baik jika Anda tidak mengadakan dengar pendapat ini, dan orang-orang tidak boleh dicegah untuk mendapatkan vaksinasi."

Israel telah banyak dikritik secara internasional karena tidak memberikan vaksin kepada Palestina. Negara pendudukan telah memvaksinasi lebih dari 20 persen warganya, termasuk pemukim ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, tetapi belum berkomitmen untuk memvaksinasi warga Palestina yang tinggal di wilayah yang sama di bawah kekuasaan militernya.

"Tidak ada yang bisa membenarkan kenyataan hari ini di beberapa bagian Tepi Barat, di mana orang-orang di satu sisi jalan menerima vaksin, sementara di sisi lain tidak, berdasarkan apakah mereka Yahudi atau Palestina," kata Omar Shakir, Israel dan Direktur Palestina di Human Rights Watch. "Setiap orang di wilayah yang sama harus memiliki akses yang adil ke vaksin, terlepas dari etnis mereka." (MeMo)