JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, telah menegaskan kembali bahwa perlawanan terhadap pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah salah satu cara terbaik untuk menghentikan normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel.
Kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh membuat pernyataan dalam sebuah pidato di konferensi bertema "Bersatu melawan Normalisasi," yang diadakan untuk menunjukkan penolakan populer masyarakat Arab atas normalisasi dengan rezim Israel pada Sabtu (19/2/2021) malam.
Haniyeh menyoroti tiga cara lain untuk melawan normalisasi hubungan dengan Israel, selain perlawanan komprehensif terhadap pendudukan Israel.
Cara kedua, katanya, menyetujui program politik nasional yang mengabaikan Kesepakatan Oslo, yang ditandatangani antara rezim Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada awal pertengahan 1990-an untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan untuk menjamin hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina.
Pejabat tinggi Hamas lebih lanjut mengatakan memulihkan persatuan di antara faksi-faksi Palestina adalah cara ketiga untuk mengatasi hubungan beberapa negara Arab dengan rezim Tel Aviv.
Haniyeh mencatat bahwa memperkuat kemitraan dengan Arab dan Umat Muslim, bersama dengan orang-orang bebas di dunia, adalah langkah penting lainnya untuk menghadapi kesepakatan normalisasi dengan Israel.
Dia juga menjelaskan bahwa apa yang terjadi di negara-negara Arab setelah normalisasi dengan Israel menyoroti pemahaman umum orang Arab dan Islam bahwa mereka menolak normalisasi hubungan atau hubungan apa pun dengan pendudukan Israel.
“Jejak normalisasi dengan pendudukan Israel telah mengekspos tingkat penetrasi Israel ke dalam rezim Arab; Yang membuat jalur ini berbahaya adalah bahwa jalur ini didasarkan pada skema untuk memetakan ulang wilayah dan mengintegrasikan pendudukan Israel, "kata Haniyeh.
Pada 15 September 2020, mantan presiden AS Donald Trump menjadi tuan rumah upacara di Gedung Putih, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian normalisasi dengan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif al-Zayani.
Trump kemudian mengumumkan pada 23 Oktober di Gedung Putih bahwa Sudan dan Israel juga setuju untuk menormalisasi hubungan.
Juga pada 10 Desember, Israel dan Maroko menormalisasi hubungan, menjadikan negara Afrika Utara itu negara Arab keempat yang mencapai kesepakatan seperti itu dengan Israel.
Kesepakatan normalisasi telah menuai kecaman luas dari warga Palestina, yang mencari negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, dengan Yerusalem Timur al-Quds sebagai ibukotanya. Mereka mengatakan kesepakatan itu mengabaikan hak mereka dan tidak melayani kepentingan Palestina. (ptv)