PBB Desak Rezim Bashar Al-Assad Ungkap Lokasi Puluhan Ribu Orang Hilang Dalam Perang

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Kepala hak asasi PBB pada Kamis (11/3/2021) mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk mengungkapkan lokasi puluhan ribu orang hilang, saat dia memperingati 10 tahun suram sejak dimulainya perang.

Menyebut peringatan itu sebagai "tonggak tragis", Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menyerukan mekanisme internasional yang independen untuk menemukan orang yang hilang, atau mengidentifikasi jenazah korban.

"Saya juga mendesak semua pihak yang terlibat konflik, dan negara-negara yang memiliki pengaruh atas mereka, untuk menghentikan penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa," katanya dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan, orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang harus segera dibebaskan.

Kantor Bachelet tidak memiliki akses ke Suriah tetapi mengatakan jumlah pria, wanita dan anak-anak yang hilang "diperkirakan mencapai puluhan ribu."

Masalah orang hilang yang belum ditemukan sudah ada sebelum pecahnya pertempuran pada tahun 2011.

Sementara korban kebanyakan adalah laki-laki, perempuan dibebani dengan kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga mereka ketika mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada seorang kerabat yang hilang, lapor AFP.

Mereka menghadapi risiko potensial dalam mencari informasi dari pejabat, sementara individu memangsa keluarga dengan menawarkan bantuan untuk menemukan orang yang mereka cintai demi uang.

Tidak dapat menemukan kerabat mereka menyebabkan "trauma berkelanjutan bagi mereka dan sangat (membatasi) kenikmatan hak asasi mereka", kata Bachelet.

Dia meminta rezim Bashar al-Assad untuk mengungkapkan semua tempat penahanan, memberikan daftar nama lengkap dan memastikan pendaftaran resmi mereka yang ditahan di fasilitas tersebut.

"Jika seseorang telah meninggal, maka jenazah atau jenazahnya harus dikembalikan ke keluarganya," katanya.

Perang Suriah telah menewaskan lebih dari 500.000 orang dan membuat jutaan orang mengungsi sejak dimulai tahun 2011 dengan penindasan brutal terhadap protes damai anti-pemerintah. (AA)