Ratusan Organisasi Islam Terkemuka Inggris Boikot Tinjauan Anti Radikalisasi Pemerintah

LONDON, INGGRIS (voa-islam.com) - Sebuah koalisi yang terdiri lebih dari 450 organisasi Islam terkemuka Inggris mengatakan pada hari Rabu (17/3/2021) akan memboikot tinjauan program anti-radikalisasi pemerintah atas penunjukan seorang tokoh yang dianggap oleh kelompok itu sebagai "anti-Muslim".

Koalisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa William Shawcross, yang akan memimpin peninjauan strategi Prevent, memiliki "rekam jejak permusuhan terhadap Islam dan Muslim".

"Tidak ada tinjauan serius, obyektif, dan kritis yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan rekam jejak seperti itu - sebaliknya kita harus memperkirakan dia untuk mempromosikan pengerasan kebijakan terhadap Muslim," bunyi pernyataan itu.

"Jadi, jika organisasi Muslim terlibat dengan tinjauan ini, itu memperkuat legitimasi dan kekuatannya untuk merekomendasikan kebijakan yang lebih berbahaya bagi komunitas."

Organisasi yang antre untuk bergabung dalam boikot termasuk Federasi Masyarakat Mahasiswa Islam, Komisi Hak Asasi Manusia Islam, dan Kelompok Aksi Pengacara Muslim.

Shawcross mengepalai Komisi Amal untuk Inggris dan Wales antara 2012 dan 2018, pada saat badan pengawas itu dituduh keras oleh kelompok hak asasi bias anti-Muslim.

Sebagai direktur lembaga pemikir neo-konservatif Henry Jackson Society pada tahun 2012, Shawcross tampaknya menunjukkan keyakinannya bahwa benturan peradaban sedang terjadi antara Eropa dan warga Muslimnya.

"Eropa dan Islam adalah salah satu masalah terbesar dan paling menakutkan di masa depan kita. Saya pikir semua negara Eropa memiliki populasi Islam yang berkembang pesat, sangat cepat," kata Shawcross dalam sebuah video yang direkam pada saat itu.

Shawcross juga dikecam karena pandangannya tentang penyiksaan, setelah sebelumnya menggambarkan waterboarding sebagai "teknik interogasi yang ditingkatkan" yang "sangat mungkin" menghasilkan informasi berharga.

Berbicara kepada The Guardian, Shawcross mengklaim pandangannya telah "disalahpahami" dan bahwa ia "berusaha untuk menangani langsung masalah moral dan hukum yang pelik yang muncul saat Barat menanggapi ancaman jihadis setelah serangan 9/11".

'Tersangka komunitas'

Pemerintah Inggris pertama kali mengumumkan peninjauan Prevent pada Januari 2019 di tengah kritik lama dari para aktivis. Di bawah strategi tersebut, sekolah, perwalian NHS, otoritas lokal, dan penjara memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan kekhawatiran tentang individu yang dianggap berisiko radikalis.

Angka terbaru menunjukkan bahwa hanya 11 persen dari rujukan Prevent dianggap sebagai risiko radikalisasi yang sah.

Dalam pernyataannya pada hari Rabu, koalisi kelompok pemboikot mengatakan bahaya dari strategi Prevent termasuk membuat profil dan menargetkan anak-anak Muslim (bahkan paling muda seusia empat tahun), menjadikan komunitas Muslim 'komunitas yang dicurigai', mengutuk aspek-aspek Islam, dan membungkam pidato yang sah."

Shawcross bersikeras dalam sebuah surat kepada praktisi Prevent bulan lalu bahwa dia akan "berpikiran terbuka" dan bahwa tinjauan tersebut akan "melihat keefektifan strategi saat ini untuk melindungi orang-orang yang rentan agar tidak terjerumus ke dalam terorisme dan membuat rekomendasi untuk masa depan".

Kritikus Prevent dan review, bagaimanapun, mengatakan bahwa penilaian yang benar-benar independen dari strategi kontra-radikalisasi mungkin akan sejauh mempertimbangkan untuk membatalkan program sama sekali. (TNA)