Jubir Taliban: Kami Lebih Berpengalaman Memerintah Afghanistan Dibanding Pemerintah Kabul

UNI EMIRAT ARAB (voa-islam.com) - Taliban lebih memenuhi syarat untuk menjalankan pengaturan politik masa depan di Afghanistan daripada pemerintah Kabul saat ini, juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Arab News dalam sebuah wawancara eksklusif pada hari Rabu (14/7/2021), di tengah gelombang kekerasan dan meningkatnya keraguan tentang masa depan negosiasi damai yang didukung AS.

Para pejabat Taliban mengatakan pekan lalu bahwa kelompok itu telah menguasai 85 persen wilayah di Afghanistan, klaim yang tidak mau diakui pemerintah Kabul, menyebutnya sebagai kampanye propaganda yang diluncurkan ketika pasukan asing, termasuk dari AS, mundur setelah hampir 20 tahun pertempuran.

Juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, mengatakan bahwa "puluhan distrik" menyerah kepada jihadis setiap hari, mengatakan ini terjadi meskipun "senjata dan persenjataan" tersedia dengan pasukan keamanan Afghanistan.

Dalam dua minggu terakhir, Taliban telah menyerbu wilayah yang berbatasan dengan lima negara: Iran, Tajikistan, Turkmenistan, Cina, dan Pakistan.

Ketika ditanya apakah Taliban memiliki keahlian dan anggaran untuk menjalankan urusan sehari-hari di wilayah yang mereka kuasai, Shaheen menjawab: “Kami adalah orang-orang Afghanistan. Kita hidup di antara orang-orang. Kami memiliki pengalaman tidak hanya selama satu tahun (tetapi) selama 25 tahun terakhir. Gubernur kami, kepala keamanan, kepala keamanan provinsi, hakim ... dan semua komisi, yang setara dengan kementerian, telah bekerja selama 25 tahun terakhir. Jadi semua orang kita punya pengalaman. Mereka lebih berpengalaman daripada mereka yang ada di pemerintahan Kabul.”

Dia mengatakan tidak ada perubahan dalam pergerakan orang dan barang di penyeberangan perbatasan yang telah ditangkap Taliban, dan bahwa para pedagang melakukan bisnis "secara normal."

“Sekarang, di bawah kendali Imarah Islam Afghanistan, mereka melakukannya tanpa korupsi, dengan mudah dan normal. Mereka sangat senang dengan itu.”

Shaheen mengatakan sekolah, kantor, dan semua tempat lain di wilayah yang dikuasai Taliban telah diminta untuk tetap buka dan berfungsi.

Namun, dia mengimbau PBB dan organisasi internasional lainnya serta negara-negara untuk membantu Taliban secara finansial.

“Itu penting agar fasilitas bisa diberikan kepada masyarakat luas,” tambahnya. “Kami memiliki hampir 85 persen wilayah Afghanistan dalam kendali kami. Jadi, untuk menjaga semua kantor ini tetap utuh, beroperasi, dan aktif, kami membutuhkan bantuan keuangan.”

Bagian dari kesepakatan penarikan AS yang ditandatangani oleh Taliban dan Washington pada Februari tahun lalu adalah komitmen kelompok itu untuk merundingkan gencatan senjata dan kesepakatan pembagian kekuasaan dengan pemerintah Kabul.

Tetapi sedikit kemajuan telah dibuat di bidang ini, bahkan setelah beberapa putaran negosiasi sejak September.

“Pertama kita harus mencapai solusi tentang peta jalan politik dan kemudian kita (akan) melakukan gencatan senjata,” jawab Shaheen ketika ditanya apa syarat Taliban untuk menyetujui gencatan senjata. "Ada urutannya."

Dia mengatakan tidak ada individu atau kelompok yang akan diizinkan menggunakan tanah Afghanistan untuk menyerang negara lain, termasuk Al-Qaidah  dan Tehreek Taliban Pakistan (TTP), yang bertanggung jawab atas puluhan serangan tingkat tinggi di Pakistan dan diyakini para pemimpin dan prajuritnya bersembunyi di Afganistan.

"Kami telah membuat komitmen bahwa kami tidak akan mengizinkan siapa pun menggunakan tanah Afghanistan untuk melawan Amerika Serikat, sekutunya, dan negara lain," kata Shaheen, seraya mengatakan bahwa kelompok itu telah "mengirim pesan kami" kepada Al-Qaidah.

“Tentang TTP atau kelompok lain, kami memiliki komitmen bahwa kami tidak akan mengizinkan siapa pun menggunakan tanah Afghanistan untuk melawan negara lain. Saat ini ... kami tidak memiliki semua wilayah Afghanistan dalam kendali kami. Ketika pemerintahan Islam baru akan terbentuk, kebijakan itu (tidak membiarkan siapa pun menggunakan tanah Afghanistan) akan diterapkan.”

Dia juga ditanya bagaimana pemerintah baru Taliban akan menyeimbangkan hubungan antara musuh bebuyutan Pakistan dan India, yang keduanya memiliki kepentingan di Afghanistan.

“Kami tidak ingin Afghanistan menjadi medan persaingan atau persaingan dari negara mana pun ... Ketika ada pemerintahan Islam di Afghanistan, saya pikir kami membutuhkan rekonstruksi negara. Oleh karena itu, kami ingin menjalin kerja sama dengan negara lain, yang bermanfaat bagi rakyat kami, tetapi, pada saat yang sama, kami tidak ingin Afghanistan menjadi pusat persaingan.” (AA)