AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - AS pada hari Selasa (9/11/2021) mengecam keras kunjungan diplomat tinggi Uni Emirat Arab (UEA) ke Damaskus dan mengeluarkan peringatan terselubung kepada negara-negara regional untuk mempertimbangkan dengan hati-hati setiap upaya untuk menormalkan hubungan dengan rezim teroris Bashar Al-Assad di Suriah.
Menteri Luar Negeri UEA, Abdullah bin Zayed, sebelumnya pada hari Selasa memimpin delegasi pejabat senior UEA ke Damaskus, di mana mereka diterima oleh Bashar Al-Assad dalam apa yang menandai kunjungan pertama sejak konflik Suriah meletus pada tahun 2011.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan pemerintahan Biden "prihatin" dengan pertemuan itu, serta "sinyal yang dikirimkannya."
"Pemerintahan ini tidak akan menyatakan dukungan apa pun untuk upaya menormalkan atau merehabilitasi Bashar Al-Assad, yang merupakan seorang diktator brutal," kata Price kepada wartawan.
“Kami mendesak negara-negara di kawasan itu untuk mempertimbangkan dengan hati-hati kekejaman yang dilakukan rezim ini, yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad sendiri terhadap rakyat Suriah selama dekade terakhir, serta upaya berkelanjutan rezim untuk menolak sebagian besar akses negara untuk bantuan kemanusiaan. bantuan dan keamanan,” tambahnya.
Price menyatakan AS tidak akan menormalkan atau meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Damaskus "kami juga tidak mendukung negara-negara lain untuk menormalkan atau meningkatkan hubungan mereka, mengingat kekejaman yang dilakukan rezim ini terhadap rakyatnya sendiri."
Kunjungan Bin Zayed dilakukan lebih dari tiga tahun setelah UEA membuka kembali kedutaannya di Suriah.
Pada Juni 2020, pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump memperingatkan Abu Dhabi tentang dampak normalisasi yang berkelanjutan, dan kemungkinan menghadapi sanksi di bawah Caesar Act, yang mengesahkan sanksi besar-besaran terhadap rezim Assad.
Upaya normalisasi Arab dengan rezim Suriah telah dipercepat sejak Juli, terutama di antara Yordania, UEA, dan Mesir.
KTT Liga Arab berikutnya di Aljazair pada bulan Maret diharapkan untuk membahas pemulihan keanggotaan Suriah, yang telah dibekukan sejak 2011 karena kekerasan rezim teroris Assad terhadap rakyatnya. (MeMo)