Pasukan Prancis Tinggalkan Pangkalan Milter di Timbuktu Mali Utara Setelah Hampir Satu Dekade

TIMBUKTU, MALI (voa-islam.com) - Pasukan Prancis telah meninggalkan pangkalan militer utama di kota Timbuktu di Mali utara, menyerahkannya kepada tentara Mali hampir satu dekade setelah intervensi militer di negara Afrika Barat itu.

Pada upacara pada hari Selasa (14/12/2021), bendera Prancis diturunkan dan bendera Mali dikibarkan di pangkalan, di mana pasukan sekitar 150 tentara tetap ada setelah Prancis memutuskan untuk mengurangi kehadiran militernya di negara itu awal tahun ini.

Jenderal Etienne du Peyroux, kepala operasi militer Prancis di Mali, yang dikenal sebagai Barkhane, berjabat tangan dengan komandan kamp baru dan menawarinya kunci kayu besar saat pesawat militer Prancis terbang rendah.

Komandan Mali yang baru tidak berbicara pada upacara tersebut.

Militer Prancis menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa tentara Mali mempertahankan “garnisun yang kuat di Timbuktu,” di samping hampir 2.200 penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan secara permanen di sana.

Keberangkatan yang sangat simbolis itu terjadi setelah Prancis menarik pasukannya dari pangkalannya di kota utara Kidal dan Tessalit masing-masing pada bulan Oktober dan November.

Mali semakin dilanda kekerasan sejak pemberontakan Tuareg pada 2012 dibajak oleh militan ekstremis, yang melakukan serangan terhadap pasukan pemerintah meskipun ada pasukan Prancis dan PBB.

Sebuah misi Prancis mulai beroperasi di Mali pada 2013 untuk melawan militan yang diklaim Paris terkait dengan kelompok Al-Qaidah dan ISIS.

Pada bulan Juni, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan penarikan bertahap kehadiran militer Prancis di Sahel dan berakhirnya “Operasi Barkhane.”

Keputusan itu diambil di tengah meningkatnya ketidakstabilan politik di Mali, di mana Kolonel Assimi Goita melakukan dua kudeta dalam waktu kurang dari setahun sebelum dilantik sebagai presiden sementara negara itu.

Mali menuduh Prancis meninggalkan negara yang dilanda konflik dengan keputusan "sepihak" untuk menarik pasukan. Sejak itu, ketegangan meningkat antara Prancis dan bekas jajahannya.

Ketegangan yang meningkat juga terjadi pada saat sentimen anti-Prancis telah menjadi lazim di antara orang Mali, yang menuduh Paris gagal menahan kekerasan yang meningkat dan mengejar agenda tersembunyi. Kembali pada bulan Oktober, ratusan pengunjuk rasa Mali turun ke jalan di ibu kota, Bamako, untuk berdemonstrasi menentang kehadiran militer Prancis di negara Afrika Barat.

Pasukan Prancis, yang beroperasi di Mali, Chad, Niger, Burkina Faso, dan Mauritania, saat ini memiliki 5.000 tentara di wilayah tersebut. Pengerahan itu akan turun menjadi sekitar 3.000 tentara pada tahun depan.

Prancis, bekas penjajah, masih mengontrol negara-negara di lebih dari 12 wilayah dan memperlakukan rakyatnya sebagai warga negara kelas dua setelah puluhan tahun perbudakan. Sentimen anti-Prancis di bekas koloni telah menjadi sumber sakit kepala bagi Macron, pemimpin pertama negara itu yang lahir setelah era kolonial.

Wilayah Karibia Guadeloupe dan Martinique baru-baru ini dilanda kerusuhan dan pemogokan yang mencerminkan frustrasi jangka panjang atas ketidaksetaraan dengan daratan Prancis.

Akhir bulan lalu, pemerintah Nigeria mengumumkan bahwa dua orang tewas dan 18 lainnya luka-luka dalam bentrokan dengan pasukan Prancis setelah konvoi militer menuju negara tetangga Mali dihalangi oleh pengunjuk rasa yang marah atas kegagalan pasukan Prancis untuk melawan ancaman terorisme di wilayah tersebut. (ptv)