Hapus Garis Hijau, Israel Setujui Pembangunan 3.700 Unit Pemukiman Di Selatan Yerusalem

TEPI BARAT, PALESTINA (voa-islam.com) - Komite konstruksi dan perencanaan kota Yerusalem Israel pada hari Rabu (5/1/2022) menyetujui pembangunan 3.700 unit pemukiman di selatan Yerusalem.

Rencana pembangunan menargetkan selatan dan tenggara Yerusalem, antara timur kota suci yang diduduki dan kota Betlehem Tepi Barat, yang berada di bawah administrasi Otoritas Palestina.

Rencana pemukiman baru itu akan "lebih lanjut memotong kesinambungan antara Yerusalem dan Betlehem", Khalil Tafakji, kepala unit peta di Rumah Orient Yerusalem dan seorang ahli pemukiman Israel di Yerusalem, mengatakan kepada The New Arab.

Menurut Tafakji, permukiman baru Israel memiliki "tujuan politik tertentu, yang secara efektif menghapus Garis Hijau, perbatasan Israel tahun 1948".

Tafakji mengatakan bahwa sebagian besar bangunan "direncanakan tepat di atas Jalur Hijau, dengan menghubungkan pemukiman Israel di Yerusalem dengan Betlehem Utara, terutama sekitar 1.500 unit antara pemukiman Ramat Rachel, di Yerusalem Barat, dan pemukiman Har Homah dan Givaat Hamatosh, di Tepi Barat".

Jamala Jumaa, koordinator Stop The Wall, kampanye Palestina melawan pemukiman Israel, mengatakan kepada The New Arab bahwa "lingkungan Palestina di Sur Baher akan dipisahkan dari Yerusalem oleh unit pemukiman baru".

Ini akan memiliki dampak demografis di wilayah Yerusalem, kata Jumaa.

"[Ini] juga berarti setidaknya 15.000 pemukim Israel lebih banyak di perbatasan kota Yerusalem, dan di tanah pendudukan Palestina. Ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional," tambah Jumaa.

Israel menduduki Yerusalem Timur pada Juni 1967 dan mencaploknya pada 1981, sebuah langkah yang secara luas dianggap ilegal.

Baik sektor timur dan barat Yerusalem memiliki status internasional di bawah hukum internasional sampai penyelesaian politik untuk konflik tercapai.

Permukiman Israel di Yerusalem Timur dianggap ilegal oleh sebagian besar komunitas internasional, termasuk AS.

Di bawah konvensi Jenewa keempat, yang mengatur kasus-kasus konflik bersenjata, kekuatan pendudukan tidak diizinkan untuk memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah pendudukan.

Sebelumnya pada bulan November, Israel menyetujui sekitar 11.000 unit pemukiman, di utara Yerusalem, menyelesaikan pengepungan kota dari Wilayah Palestina.

Tahseen Alian, seorang ahli hukum di organisasi Al-Haq, mengatakan: "Rencana ini mengikuti penolakan Israel untuk membuka kembali konsulat AS di Yerusalem Timur.

"Bersama-sama, semua keputusan Israel ini adalah pesan Israel yang jelas bahwa di lapangan, hukum internasional tidak berarti apa-apa.

"Warga Palestina juga bisa mendapatkan pesan itu."