PBB Suarakan Kekhawatiran Atas Ujaran Kebencian Dan Hasutan Kekerasan di Bosnia Dan Serbia

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyuarakan keprihatinan atas insiden pidato kebencian baru-baru ini dan hasutan untuk melakukan kekerasan di Bosnia dan Herzegovina dan di Serbia, karena khawatir tindakan yang menghasut akan meningkat menjelang pemilihan umum tahun ini.

Orang Serbia Bosnia merayakan hari nasional mereka pada hari Ahad, menandai pembentukan Republika Srpska (RS) – entitas Serbia Bosnia yang dideklarasikan tiga dekade lalu.

Itu adalah salah satu peristiwa yang dilihat sebagai menempatkan negara di jalan menuju perang di Bosnia pada 1990-an, yang menewaskan sekitar 100.000 orang dan memaksa dua juta lainnya dari rumah mereka.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jum'at (14/1/2022), juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan PBB “sangat prihatin” dengan insiden yang membuat individu “mengagungkan kejahatan kekejaman dan penjahat perang yang dihukum, menargetkan komunitas tertentu dengan ujaran kebencian, dan, dalam beberapa kasus, secara langsung menghasut kekerasan”.

Liz Throssell mengatakan orang-orang meneriakkan nama terpidana perang Ratko Mladic selama prosesi obor, menyanyikan lagu-lagu nasionalis menyerukan pengambilalihan lokasi di bekas Yugoslavia dan dalam satu insiden, individu melepaskan tembakan ke udara di luar masjid.

Media lokal dan asosiasi korban menyoroti bahwa di Foca pada hari Sabtu beberapa ratus orang menghadiri pertunjukan kembang api yang diselenggarakan oleh pendukung sepak bola Red Star Belgrade di mana potret besar Mladic diresmikan di sebuah gedung.

Mantan jenderal Serbia Bosnia itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan perang di Bosnia, khususnya atas pembantaian terhadap ribuan umat Muslim di Srebrenica dan pengepungan mematikan Sarajevo.

Serbia dan Bosnia masing-masing akan mengadakan pemilihan pada bulan April dan Oktober, dan Throssell memperingatkan bahwa “retorika nasionalistik yang terus menghasut” berisiko memperburuk lingkungan politik yang “sangat tegang” pada tahun 2022.

“Insiden-insiden ini – beberapa di lokasi yang menyaksikan kejahatan kekejaman skala besar selama perang di Bosnia dan Herzegovina, seperti Prijedor dan Foca – merupakan penghinaan bagi para penyintas, termasuk mereka yang kembali ke rumah mereka setelah konflik,” bunyi pernyataannya.

“Kegagalan untuk mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan semacam itu, yang memicu iklim kecemasan, ketakutan, dan ketidakamanan yang ekstrem di beberapa komunitas, merupakan hambatan utama untuk membangun kepercayaan dan rekonsiliasi.”

Komentar Throssell muncul ketika Bosnia menghadapi krisis politik terburuk sejak 1990-an, setelah Serbia Bosnia memblokir pekerjaan pemerintah pusat dan pemimpin Serbia Bosnia Milorad Dodik mengancam akan menarik diri dari lembaga negara, termasuk tentara, peradilan dan sistem pajak.

Perjanjian Damai Dayton yang ditengahi AS tahun 1995 mengakhiri tiga setengah tahun perang di Bosnia. Perjanjian tersebut juga menetapkan Bosnia dan Herzegovina sebagai negara yang terdiri dari dua entitas: federasi yang didominasi Bosnia-Kroasia dan Republika Srpska yang dikelola Serbia.

Dodik adalah anggota Serbia dari Presidensi tripartit Bosnia dan Herzegovina, dan dia telah mengancam pemisahan Republika Srpska selama 15 tahun.

Komentarnya baru-baru ini memicu sanksi baru awal bulan ini dari Amerika Serikat, yang menuduh Dodik melakukan korupsi dan mengancam stabilitas dan integritas wilayah Bosnia dan Herzegovina.

Dodik menolak tindakan itu, dengan mengatakan sanksi itu "dilobi oleh beberapa pejabat AS yang tidak memiliki visi Bosnia-Herzegovina yang saya miliki dan yang ditandatangani pada 1995". (Aje)