Jumlah Warga Jerman Yang Keluar Dari Dinas Militer Meningkat 2 Kali Lipat Karena Perang Rusia-Ukrain

BERLIN, JERMAN (voa-islam.com) - Semakin banyak orang meninggalkan Bundeswehr, mengatakan mereka tidak mengharapkan konflik bersenjata. Jumlahnya dua kali lipat dari tahun lalu.

Jumlah orang Jerman yang ingin berhenti dari dinas mereka di angkatan bersenjata negara itu, Bundeswehr, telah meningkat dua kali lipat sejak invasi Rusia ke Ukraina, lapor mingguan Der Spiegel yang diedarkan secara massal.

Dari Januari hingga 2 Juni, Kantor Federal untuk Keluarga dan Masyarakat Sipil menerima 533 aplikasi untuk meninggalkan dinas militer, yang dua kali lipat dari tahun lalu. Jumlah aplikasi tahun lalu adalah 209.

Sebagian besar aplikasi (528) diajukan oleh prajurit atau cadangan.

Sebagian besar tentara yang ingin mundur mengatakan “mereka tidak mengharapkan konflik militer” sebagai alasan keputusan mereka, merujuk pada kemungkinan permusuhan langsung dengan Rusia atau penempatan di zona konflik negara-negara anggota NATO. Jerman menyumbang hampir 14.000 tentara ke 'Angkatan Respon NATO', sebuah tim gabungan yang diambil dari negara-negara anggota.

Hukum Jerman memiliki ketentuan bahwa "tidak seorang pun dapat dipaksa untuk melakukan dinas militer bertentangan dengan hati nuraninya".

Pengungkapan Der Spiegel muncul di tengah perdebatan di Jerman tentang kurangnya kesiapan pertempuran Bundeswehr—kekurangan tenaga dan peralatan—mengingat konflik Rusia-Ukraina. Awal bulan ini, parlemen Jerman dengan tergesa-gesa menyetujui rencana pemerintah untuk menginvestasikan €100 miliar untuk meningkatkan Bundeswehr, yang digambarkan sebagai "serangan persenjataan terbesar sejak jatuhnya Reich Ketiga Hitler 77 tahun lalu".

Titik lemah NATO

TAZ melaporkan bahwa di Jerman, banyak warga yang berpandangan pasifis menghadapi pertanyaan tentang apakah mereka dapat mendukung pengiriman senjata ke Ukraina dan tetap menolak jika terjadi perang.

Konflik Ukraina juga telah memicu perdebatan baru di Jerman tentang apakah pihak berwenang harus mengembalikan layanan wajib. Presiden Frank-Walter Steinmeier baru-baru ini mengusulkan layanan wajib bagi wanita dan pria di Bundeswehr atau di lembaga-lembaga sosial, seperti panti jompo dan tempat penampungan tunawisma, tetapi pada saat yang sama, ia menentang wajib militer universal.

“Sekarang, sepanjang masa, ketika toleransi terhadap cara hidup dan pendapat yang berbeda menurun, layanan wajib bisa menjadi sangat berharga,” tegasnya. “Orang akan keluar dari zona nyamannya, bertemu orang lain, dan membantu sesama warga dalam kesulitan. Ini akan menghancurkan prasangka dan membangun rasa solidaritas.”

Sebelumnya, Kepala Komando Operasi Bundeswehr yang baru, Bernd Schutt, menyatakan bahwa bahaya eskalasi militer dengan Rusia di sisi timur laut NATO tinggi. Karena itu, kehadiran pasukan darat aliansi di kawasan itu penting, katanya. “Itulah mengapa masalah pencegahan yang kredibel di wilayah ini sangat penting bagi saya. Kehadiran pasukan darat memainkan peran kunci di sini,” Schutt menekankan.