Ribuan Warga Rusia Yang Dimobilisasi Untuk Perang Di Ukraina Dipulangkan Karena Tidak Layak Bertugas

MOSKOW, RUSIA (voa-islam.com) - Ribuan orang Rusia yang dimobilisasi untuk dinas militer di Ukraina telah dipulangkan setelah dianggap tidak layak untuk bertugas, kemunduran terbaru dari wajib militer 300.000 prajurit oleh Presiden Vladimir Putin.

Mikhail Degtyarev, gubernur wilayah Khabarovsk di timur jauh Rusia, mengatakan beberapa ribu pria telah melapor untuk mendaftar dalam 10 hari tetapi banyak yang tidak memenuhi syarat.

“Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer,” kata Degtyarev dalam sebuah posting video di aplikasi perpesanan Telegram.

Dia mengatakan komisaris militer di wilayah Khabarovsk Rusia telah dicopot, tetapi pemecatannya tidak akan mempengaruhi mobilisasi.

Seruan wajib militer pertama Rusia sejak Perang Dunia II, yang diumumkan pada 21 September, menyebabkan ketidakpuasan yang meluas dan mendorong ribuan orang melarikan diri ke luar negeri.

Langkah itu disebut sebagai mendaftarkan mereka yang memiliki pengalaman militer.

Sementara itu, kritik atas perang Putin di Ukraina telah berkembang di dalam negeri.

Sekitar 2.000 orang ditangkap dalam protes anti-perang di lebih dari 30 kota besar dan kecil, dengan outlet berita independen mengatakan beberapa yang ditahan mendapat panggilan untuk melapor di kantor pendaftaran militer.

Para pejabat Rusia yang biasanya mendukung presiden juga mengungkapkan kemarahannya atas langkah mobilisasi tersebut, dalam sebuah unjuk rasa yang jarang terjadi.

Di antara mereka, Valentina Matviyenko, ketua majelis tinggi Rusia, Dewan Federasi, mengatakan kesalahan yang dibuat dalam mengirim surat panggilan “sama sekali tidak dapat diterima”.

Militer Rusia tampak semakin kacau pada hari Senin (3/10/2022) ketika  mengalami kemunduran yang menyengat di pusat rel strategis Lyman, di wilayah Donetsk.

Pasukan Ukraina mengklaim bahwa perebutan kembali benteng utama mereka menyiapkan panggung untuk kemajuan lebih lanjut yang dapat memotong ribuan tentara Rusia dari semua pasokan saat musim dingin tiba.

Serangan balasan kilat Ukraina pada bulan September telah mempertanyakan kemampuan Rusia untuk mengendalikan Donbas.

Putin pada 30 September memproklamirkan pencaplokan empat wilayah yang mencakup hampir seperlima Ukraina, sebuah wilayah yang mencakup Lyman.

Kiev dan Barat mengutuk langkah itu sebagai taktik perang yang tidak berarti menyusul referendum yang dilakukan selama pendudukan dan tanpa pengawasan.

Pengumuman itu, yang membawa wilayah yang dicaplok di bawah payung nuklir Rusia, merupakan eskalasi konflik paling serius sejak Moskow menginvasi Ukraina pada Februari, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.

Mohamed Vall dari Al Jazeera, melaporkan dari Moskow, mengatakan parlemen Rusia yang lebih rendah diharapkan pada hari Senin untuk meratifikasi rancangan undang-undang konstitusional yang memungkinkan masuknya provinsi-provinsi baru, yang sekarang disebut Rusia "independen".

“Tidak ada yang mengharapkan suara menentang perjanjian ini,” kata Vall, meskipun kenyataan di lapangan bergeser mendukung Ukraina.

Dalam perkembangan terpisah, sekutu Putin Ramzan Kadyrov, pemimpin wilayah Chechnya selatan Rusia, menyerukan penggunaan “senjata nuklir hasil rendah” untuk mempertahankan “integritas teritorial” Rusia.

Amerika Serikat mengatakan akan menanggapi dengan tegas setiap penggunaan senjata nuklir dan telah memperingatkan Moskow tentang "konsekuensi bencana". (Aje)