Pejabat Senior PBB Temui Taliban Untuk Bahas Larangan Perempuan Bekerja Di LSM

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Seorang pejabat senior PBB di Afghanistan pada hari Ahad (31/12/2022) dengan wakil perdana menteri pemerintah yang dipimpin Taliban untuk membahas larangan perempuan bekerja untuk kelompok non-pemerintah yang telah diumumkan oleh otoritas Afghanistan.

Keputusan pemerintah Taliban untuk melarang perempuan bekerja di LSM telah mendorong badan-badan bantuan internasional besar untuk menangguhkan operasi di negara itu.

Badan-badan bantuan telah mengklaim larangan itu akan memiliki konsekuensi bencana dan "ratusan dan ribuan" warga Afghanistan akan mati karena keputusan Taliban.

Wakil kepala Misi PBB di Afghanistan, Potzel Markus, bertemu dengan Maulvi Abdul Salam Hanafi di ibu kota Kabul untuk membahas larangan tersebut, serta langkah-langkah lain termasuk penangguhan perempuan masuk universitas.

“Melarang perempuan untuk bekerja di organisasi non-pemerintah, menolak anak perempuan dan perempuan dari pendidikan dan pelatihan, merugikan jutaan orang di Afghanistan dan mencegah pengiriman bantuan vital kepada pria, wanita, dan anak-anak Afghanistan,” klaim misi PBB.

Potzel adalah pejabat PBB terbaru yang bertemu dengan kepemimpinan Taliban di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas pembatasan terhadap perempuan di Afghanistan.

Senin lalu, penjabat kepala misi PBB Ramiz Alakbarov bertemu Menteri Ekonomi Qari Din Mohammed Hanif.

Hanif mengeluarkan larangan wanita bekerja di LSM pada 24 Desember, karena para perempuan tersebut tidak mengenakan jilbab, atau jilbab, dengan benar.

Dia mengatakan, setiap organisasi yang ditemukan tidak mematuhi perintah itu akan dicabut izinnya.

Badan-badan bantuan telah memberikan layanan dan dukungan penting dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang memburuk di Afghanistan.

Pengambilalihan Taliban pada tahun 2021, ketika pasukan AS dan NATO berada di minggu-minggu terakhir penarikan mereka setelah 20 tahun perang, membuat ekonomi Afghanistan terpuruk dan mengubah negara itu, mendorong jutaan orang ke dalam kemiskinan dan kelaparan. Bantuan asing berhenti hampir dalam semalam.

Sanksi terhadap para penguasa Taliban, termasuk penghentian transfer bank dan pembekuan miliaran aset Afghanistan di luar negeri telah membatasi akses ke lembaga global. Dana dari lembaga bantuan membantu menopang ekonomi negara yang bergantung pada bantuan sebelum pengambilalihan Taliban.

Kepala bantuan PBB Martin Griffiths akan mengunjungi Afghanistan untuk membahas larangan tersebut.

Pertemuan Potzel dengan Hanafi terjadi ketika sebuah survei PBB menunjukkan bahwa sepertiga LSM yang dipimpin oleh perempuan di Afghanistan terpaksa menghentikan 70 persen aktivitas mereka karena larangan tersebut dan sekitar sepertiga telah menghentikan semua aktivitas mereka.

Departemen Wanita PBB mengatakan 86 persen dari 151 organisasi yang disurvei telah berhenti atau berfungsi sebagian.

Ia juga mengatakan kurangnya perempuan dalam distribusi bantuan berdampak signifikan pada penduduk Afghanistan.