Ilhan Omar Sebut Partai Republik Tidak Ingin Ada Seorang Muslim Di Kongres AS

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Anggota Kongres Muslim AS Ilhan Omar telah mengkritik Ketua DPR Kevin McCarthy, mengatakan Partai Republik tidak menginginkan seorang Muslim di Kongres.

McCarthy telah bersumpah untuk mencopot Omar dari jabatannya di komite atas kecamannya atas kejahatan perang Israel.

Omar membalas McCarthy dan Partai Republiknya, dengan mengatakan mereka "menggunakan rasa takut, xenofobia, Islamofobia, dan rasisme untuk menargetkan saya."

Omar pada hari Ahad (29/1/2023) mengatakan beberapa Republikan " Tidak Masalah dengan Islamofobia" dalam menanggapi pertanyaan tentang upaya McCarthy untuk menghalangi dia untuk terus duduk di Komite Urusan Luar Negeri DPR.

“Anda ingat Donald Trump datang ke negara bagian saya dan berkata, 'Muslim, pengungsi Somalia menyusup ke negara kita.' Anda ingat [Anggota Senat] Marjorie Taylor Greene [R-Ga.] datang ke Kongres setelah [Rep.] Rashida [Tlaib ( D-Mich.)] dan saya disumpah dan berkata, 'Muslim menyusup ke Kongres.' Anda ingat [Rep. Lauren] Boebert [R-Colo.] mengatakan bahwa saya adalah seorang teroris. Apa yang dilakukan McCarthy? Dia berkata, 'Dia meminta maaf, dan kita tidak perlu khawatir tentang Islamofobianya. Itu tidak pernah terjadi,'” kata Omar di CNN.

“Jadi orang-orang ini tidak masalah dengan Islamofobia. Mereka setuju dengan perdagangan dengan cara mereka sendiri dalam antisemitisme. Mereka tidak setuju jika seorang Muslim memiliki suara di komite itu,” kata Omar.

McCarthy menyerang Omar, orang Somalia Amerika pertama dan salah satu dari dua wanita Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres, untuk dikeluarkan dari Komite Urusan Luar Negeri DPR.

Pencopotan Omar membutuhkan pemungutan suara oleh seluruh majelis, sementara pencopotan Swalwell dan Schiff dapat dilakukan oleh McCarthy sendiri karena peraturan di sekitar Komite Intelijen.

“Jika mereka ingin memperdebatkan perbedaan politik, dan itu adalah sesuatu yang kita semua harus memiliki kesempatan untuk melakukannya, tetapi menodai seseorang dan karakter mereka, cinta mereka pada negara mereka dan pekerjaan yang mereka lakukan di sebuah komite adalah salah, kata Umar.

“Dan itu bermotif politik. Dan, dalam beberapa kasus, ini dimotivasi oleh fakta bahwa banyak dari anggota ini tidak percaya seorang Muslim, seorang pengungsi, seorang Afrika bahkan harus berada di Kongres, apalagi memiliki kesempatan untuk bertugas di Komite Urusan Luar Negeri.”

Bersama anggota Kongres AS Rashida Tlaib, keduanya telah memicu perdebatan luas di AS tentang kejahatan Israel terhadap Palestina dan bantuan Amerika kepada rezim tersebut.

Tlaib dan Omar, dua wanita Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres, adalah pengkritik vokal kebijakan Israel terhadap Palestina dan pendukung vokal gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS). Keduanya menyebut "Israel" sebagai "negara apartheid" yang bersalah atas kejahatan perang.

Warga negara AS dan anggota parlemen berusia 37 tahun itu berasal dari Somalia dan mewakili Minneapolis, Minnesota, sebuah distrik dengan populasi Somalia yang besar.

Omar menuduh anggota parlemen pro-Israel menunjukkan "kesetiaan kepada negara asing," dan mengkritik Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC) karena perannya dalam membentuk kebijakan AS.

Pada Mei 2021, Omar mengutuk Presiden AS Joe Biden karena berpihak pada Israel yang menjajah Palestina dan melakukan kekejaman baru-baru ini terhadap warga Palestina.

Sebelumnya pada April 2019, Omar membuat marah mantan Presiden AS Donald Trump karena menyoroti kejahatan apartheid Israel terhadap warga Palestina.

“Dia sangat tidak menghormati negara ini. Terus terang, dia sangat tidak menghormati Israel. Dia adalah seseorang yang tidak benar-benar memahami kehidupan, kehidupan nyata. Tentang apa ini semua, ”kata Trump untuk membela rezim Israel saat itu.

Anggota kongres tetap berada di antara minoritas anggota parlemen AS yang sangat menentang rezim apartheid di Pendudukan Palestina, secara blak-blakan menentang penjualan senjata AS di luar negeri, dan dengan keras menentang undang-undang senjata di negara yang mengizinkan pembelian senjata tempur militer oleh individu mana pun berusia 18 tahun dengan sedikit pemeriksaan latar belakang. (ptv)