Burkina Faso Nyatakan 'Mobilisasi Umum' Menyusul Serangkaian Serangan Jihadis

BURKINA FASO (voa-islam.com) - Junta militer Burkina Faso pada Kamis (12/4/2023) menyatakan "mobilisasi umum" untuk memberikan negara "semua sarana yang diperlukan" untuk memerangi serangkaian serangan jihadis sejak awal tahun ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan "kerangka hukum untuk semua tindakan yang akan diambil" terhadap para pemberontak, kata sebuah pernyataan dari kepresidenan.

Kapten Ibrahim Traoré, presiden transisi Burkina Faso yang melakukan kudeta terbaru pada 30 September, telah menetapkan tujuan merebut kembali 40% wilayah negara itu, yang dikendalikan oleh para jihadis yang berafiliasi dengan Al-Qaidah dan kelompok Islamic State (IS).

"Menghadapi situasi keamanan ini, kesehatan bangsa bergantung pada gelombang semangat nasional oleh semua anak perempuan dan laki-lakinya untuk mencari solusi," kata Menteri Pertahanan Kolonel Mayor Kassoum Coulibaly dalam sebuah pernyataan. Rincian rencana tersebut tidak diungkapkan, meskipun sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa itu akan mencakup "keadaan darurat untuk wilayah yang terkena dampak".

Pihak berwenang juga mengeluarkan "penasihat" yang memberi presiden "hak untuk meminta orang, barang dan jasa dan hak untuk membatasi kebebasan sipil tertentu", menurut sumber keamanan lainnya. Pemerintah telah mengumumkan pada Februari sebuah rencana untuk merekrut 5.000 tentara tambahan untuk memerangi pemberontakan mematikan yang telah mencengkeram salah satu negara termiskin di dunia sejak 2015.

Pekan lalu, 44 warga sipil dilaporkan tewas oleh "kelompok teroris bersenjata" di dua desa di timur laut Burkina Faso, dekat perbatasan Niger. Itu adalah salah satu serangan paling mematikan terhadap warga sipil sejak Traore berkuasa September lalu, setelah 51 tentara tewas pada Februari dalam serangan di Deou, di ujung utara negara itu.

Pada hari Selasa, menteri pertahanan meluncurkan seruan kepada personel militer saat ini dan pensiunan untuk menyerahkan seragam yang tidak terpakai untuk membantu para pejuang tentara.

Kekerasan telah menyebabkan lebih dari 10.000 orang tewas selama tujuh tahun terakhir, menurut kelompok bantuan non-pemerintah, dan membuat dua juta orang mengungsi dari rumah mereka. (AFP)