Hamas Tidak Dapat Bayar Gaji Pegawai Sektor Publik Gaza Karena 'Krisis Keuangan'

JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Kementerian Keuangan di Jalur Gaza yang terkepung mengatakan pada hari Sabtu (15/7/2023) bahwa pemerintah yang dikelola Hamas sedang mengalami "krisis keuangan yang menyesakkan", yang menyebabkan penundaan gaji lebih dari 40.000 pekerja sektor publik.

Awni al-Basha, wakil menteri kementerian, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan TV Al-Aqsa yang berafiliasi dengan Hamas bahwa karena defisit keuangan meningkat setiap bulan, pemerintah telah mencapai titik bulan ini di mana "tidak mampu membayar karyawannya. "

Peningkatan belanja publik dan penurunan penerimaan pajak juga berkontribusi terhadap kesulitan keuangan yang dialami pemerintah.

Kementerian Keuangan di Gaza belum membayar gaji apapun kepada pegawai pemerintah sejak Mei, menurut kantor berita Turki Anadolu.

Apalagi, Hamas membayar gaji pegawai pemerintah dengan tarif tidak melebihi 60 persen.

Al-Basha menyatakan: "Krisis keuangan dan blokade yang diberlakukan di sektor tersebut berdampak pada gaji karyawan." "Penurunan hibah Qatar, tingginya harga bahan bakar Mesir, dan kurangnya hibah untuk kementerian [juga] menjadi alasan kesulitan keuangan pemerintah."

Qatar menyalurkan bantuan keuangan setiap bulan, sebagai bagian dari kesepakatan yang disepakati pada 2018 dengan PBB dan Israel, dalam kesepakatan dengan Hamas yang telah memerintah Jalur Gaza sejak 2007.

Al-Basha mengatakan Hamas "melakukan upaya signifikan untuk membayar gaji" dan berharap untuk menyelesaikan masalah ini "pada akhir minggu mendatang."

Dia lebih jauh menunjukkan bahwa "pemerintah meminjam dari bank lokal, tetapi krisisnya tercermin dalam kementerian, dan bahwa saldo Kementerian Keuangan di bank kini telah mencapai nol."

Wakil menteri tidak menyebutkan dari bank mana pemerintah Gaza meminjam.

Jalur Gaza, rumah bagi 2,3 juta penduduk, berada di bawah blokade ilegal yang diberlakukan oleh Israel sejak 2007, yang memperburuk tingkat kemiskinan dan membatasi akses ke kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan dan perjalanan ke luar negeri, serta pergerakan ke Israel dan negara-negara lain. menduduki Tepi Barat.

Perekonomian daerah kantong sangat bergantung pada bantuan asing, terutama dari Qatar, yang membayar sekitar $30 juta sebulan untuk tunjangan keluarga dan untuk membantu membayar pekerja sektor publik. (TNA)