Oposisi Denmark Protes Langkah Pemerintah Untuk Hentikan Pembakaran Al-Qur'an

KOPENHAGEN, DENMARK (voa-islam.com) - Tujuh partai oposisi Denmark, pada hari Kamis (3/8/2023), menyuarakan keberatan atas upaya pemerintah untuk melarang pembakaran Al-Qur'an, dengan alasan bahwa undang-undang itu akan menjadi pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak dapat diterima, lapor Reuters.

Kemarahan di dunia Muslim atas penodaan Al-Qur'an di depan kedutaan besar negara Muslim di Denmark dan Swedia telah mendorong kedua pemerintah untuk mengatakan bahwa mereka akan mencari cara untuk membatasi pembakaran secara legal.

Namun pelarangan pembakaran Al-Qur'an akan mengganggu prinsip kebebasan berbicara di Denmark, kata partai oposisi dalam pernyataan bersama.

"Semua pihak yang bertanda tangan di bawah ini menjunjung tinggi kebebasan sipil Denmark yang mendasar dan berpendapat bahwa kebebasan sipil harus selalu didahulukan dari dogma agama," tulis mereka.

Dengan menyerah pada tekanan dari luar, pemerintah juga dapat membuka pintu bagi negara asing untuk ikut campur dalam politik nasional, tambah para pihak.

"Veto pelaku kekerasan tidak boleh menang dan tidak boleh menetapkan batas-batas politik Denmark dan demokrasi Denmark," klaim pihak oposisi.

Mulai dari Partai Kanan Baru paling kanan hingga Aliansi Merah-Hijau paling kiri, ketujuh partai tersebut bersama-sama memegang 72 kursi di Parlemen yang beranggotakan 178 orang, sementara pemerintah dari tiga partai kanan-tengah dan kiri-tengah memiliki total 88 kursi.

Meskipun ada protes, pemerintah akan terus berupaya mencegah pembakaran Al-Qur'an, Menteri Kehakiman, Peter Hummelgaard, mengatakan kepada lembaga penyiaran publik, DR. (MeMo)