DPR AS Loloskan RUU Untuk Larang TikTok Kecuali ByteDance Setuju Untuk Menjualnya

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah meloloskan rancangan undang-undang yang pada akhirnya dapat melarang aplikasi media sosial TikTok kecuali pemiliknya di Cina setuju untuk melakukan divestasi.

Pada hari Rabu (13/3/2024), DPR memberikan suara terbanyak untuk rancangan undang-undang yang dapat menyebabkan larangan nasional terhadap aplikasi video TikTok, sebuah tantangan besar bagi salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia dengan lebih dari 170 juta pengguna di Amerika.

Anggota parlemen bertindak berdasarkan kekhawatiran bahwa struktur kepemilikan TikTok saat ini merupakan dugaan ancaman keamanan nasional terhadap AS.

RUU tersebut – Undang-undang Perlindungan Orang Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing – disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 352-65, kini diajukan ke Senat, dimana prospeknya tidak jelas karena beberapa anggota parlemen mengatakan mereka menginginkan perubahan terhadap RUU tersebut.

Jika Senat meloloskan RUU tersebut, RUU tersebut akan sampai ke meja Presiden Joe Biden, yang telah mengatakan bahwa ia akan menandatanganinya menjadi undang-undang kecuali ByteDance menjual aplikasi berbagi video yang sangat populer itu dalam waktu enam bulan.

TikTok, yang merupakan anak perusahaan sepenuhnya dari raksasa teknologi Cina ByteDance Ltd, telah menjadi target politik karena kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut dapat dielakkan karena dimata-matai atau dipropagandakan oleh Partai Komunis Cina.

Para anggota parlemen AS mengatakan kekhawatiran tersebut berasal dari serangkaian undang-undang keamanan nasional Cina yang konon memaksa organisasi-organisasi untuk membantu pengumpulan intelijen. Baik Beijing maupun ByteDance tidak mau mengakui tuduhan tersebut.

“Kami telah memberi TikTok pilihan yang jelas,” kata Senator Republik Cathy McMorris Rodgers, menambahkan, “Pisahkan dari perusahaan induk Anda, ByteDance, yang terikat pada PKC (Partai Komunis Cina), dan tetap beroperasi di Amerika Serikat, atau berpihak pada PKC dan menghadapi konsekuensinya. Pilihan ada di tangan TikTok.”

Undang-undang tersebut dapat memaksa TikTok untuk memisahkan diri dari perusahaan induknya yang terkait dengan Tiongkok, ByteDance, atau menghadapi pembatasan yang dapat melarangnya memasuki toko aplikasi AS.

“Komunis Cina adalah musuh geopolitik terbesar Amerika dan menggunakan teknologi untuk secara aktif melemahkan ekonomi dan keamanan Amerika,” kata Ketua DPR Mike Johnson, dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara, memperingatkan bahwa TikTok konon dapat digunakan untuk mengakses data warga Amerika dan menyebarkan informasi "berbahaya".

“Pemungutan suara bipartisan hari ini menunjukkan penolakan Kongres terhadap upaya Komunis Cina untuk memata-matai dan memanipulasi orang Amerika, dan menandakan tekad kita untuk menghalangi musuh-musuh kita,” katanya.

ByteDance telah meluncurkan kampanye besar-besaran untuk menghentikan RUU tersebut, dengan alasan bahwa RUU tersebut akan melanggar hak Amandemen Pertama dari 170 juta penggunanya di Amerika dan merugikan ribuan usaha kecil yang bergantung pada aplikasi tersebut.

Terlepas dari kampanye tersebut, ByteDance gagal memblokir undang-undang tersebut saat disahkan di DPR, sehingga meningkatkan tekanan pada Senat yang dipimpin Partai Demokrat untuk bertindak. (ptv/Ab)