Hamas Usulkan Pemerintah Palestina Merdeka Di Gaza Pascaperang

GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, mengatakan bahwa pemerintahan baru dan independen yang terdiri dari tokoh-tokoh non-partisan harus memerintah Gaza pascaperang dan Tepi Barat yang diduduki.

Pejabat senior Hamas Hussam Badran mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jum'at (12/7/2024) tentang negosiasi yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas dengan mediasi dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.

“Kami mengusulkan agar pemerintah kompetensi nasional non-partisan mengelola Gaza dan Tepi Barat setelah perang,” kata Badran.

Badran menambahkan, pemerintahan Gaza pasca perang merupakan urusan internal Palestina dan kelompok tersebut tidak akan membahasnya dengan pihak asing.

“Pemerintahan Gaza setelah perang adalah urusan internal Palestina tanpa campur tangan pihak luar, dan kami tidak akan membahas sehari setelah perang di Gaza dengan pihak eksternal mana pun,” kata Badran.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada AFP bahwa proposal pembentukan pemerintahan non-partisan dibuat “dengan para mediator.”

Menurut para pejabat Hamas, pemerintahan pascaperang akan membuka jalan bagi pemilihan umum di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Pernyataan Badran muncul setelah Israel menuntut agar rezim Zionis tersebut tetap menguasai koridor Philadelphi, di perbatasan Gaza dengan Mesir.

Namun, Hamas berulang kali mengatakan Israel harus menarik diri dari seluruh wilayah Gaza setelah gencatan senjata.

Serangan brutal militer dimulai pada 7 Oktober setelah operasi pembalasan yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Gaza, yang menyebabkan ratusan orang ditawan.

Perang tersebut sejauh ini telah merenggut nyawa hampir 38.350 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, selain mengubah hampir seluruh wilayah Palestina menjadi lokasi kehancuran total.

Bersamaan dengan perang tersebut, rezim tersebut telah melakukan pengepungan total terhadap wilayah pesisir, yang telah mengurangi aliran bahan makanan, obat-obatan, listrik, dan air ke wilayah Palestina. (ptv/Ab)