Netanyahu Incar Indonesia dan Saudi untuk Normalisasi Demi Menang Pemilu 2026

TEL AVIV, ISRAEL (voa-islam.com) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan tengah berupaya menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan setidaknya salah satu dari dua negara — Arab Saudi atau Indonesia — menjelang pemilu dini yang direncanakan pada Juni 2026, menurut laporan kanal penyiaran publik Israel, Kan.

Menurut laporan i24 News, langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi politik Netanyahu sebelum pemilu yang secara resmi dijadwalkan pada November 2026.

Kan mencatat bahwa peluang Netanyahu mencapai kesepakatan dengan Riyadh dinilai “cukup masuk akal”, sementara peluang menjalin kesepakatan serupa dengan Jakarta dianggap “rendah”. Meski begitu, laporan tersebut menambahkan bahwa Netanyahu akan puas jika berhasil menandatangani kesepakatan dengan salah satu dari dua negara tersebut.

Arab Saudi memiliki pengaruh besar di dunia Arab dan Islam, baik melalui kekuatan ekonominya maupun statusnya sebagai penjaga dua kota suci Islam, sedangkan Indonesia — negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia — dipandang sebagai kekuatan ekonomi baru yang sedang berkembang.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Februari lalu menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa terlebih dahulu terbentuknya negara Palestina, di tengah kecaman global terhadap genosida Israel di Gaza.

“Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa posisi tegas ini tidak dapat dinegosiasikan dan tidak akan menjadi bahan kompromi,” demikian bunyi pernyataan resmi Riyadh.

Sementara itu, mantan Presiden AS Donald Trump, pada Jum'at lalu, menyatakan harapannya agar lebih banyak negara bergabung dalam “Perjanjian Abraham” dengan menormalisasi hubungan dengan Israel, dan secara khusus menyebut Arab Saudi.

“Saya berharap Arab Saudi bergabung, dan saya berharap negara-negara lain juga ikut. Saya yakin ketika Arab Saudi bergabung, semua negara akan ikut,” ujar Trump kepada Fox News.

Pada tahun 2020, Trump menjadi perantara dalam kesepakatan normalisasi antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan.

Sementara itu, Indonesia disebut-sebut sedang mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Israel apabila Tel Aviv bersedia mencabut penentangannya terhadap upaya Jakarta bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), sebagaimana dilaporkan oleh Yedioth Ahronoth pada tahun 2024.

Awal tahun ini, saluran berita Israel Channel 12 juga melaporkan bahwa Indonesia termasuk di antara beberapa negara yang terlibat pembicaraan dengan Israel mengenai upaya memfasilitasi pengusiran warga Palestina dari Gaza.

Pada September 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan:

“Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati — perdamaian tanpa kebencian, perdamaian tanpa kecurigaan.”

Media Israel sebelumnya melaporkan bahwa Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan ke Israel pekan ini, namun laporan tersebut segera dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Israel. (TNA/Ab)