Laporan: AS Pertimbangkan Pengerahan Ribuan Pasukan di Perbatasan Gaza-Israel

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Amerika Serikat dilaporkan tengah mempertimbangkan rencana pembangunan pangkalan militer besar yang akan menampung ribuan pasukan di sepanjang perbatasan Gaza dengan wilayah Palestina yang diduduki Israel. Langkah ini memicu kekhawatiran atas kemungkinan petualangan militer baru AS di kawasan, sekaligus menunjukkan keinginan Washington membantu rezim Zionis Israel mengendalikan masa depan wilayah tersebut.

Menurut laporan media investigasi Israel, Shomrim, pada Selasa (11/11/2025), fasilitas itu diperkirakan menelan biaya 500 juta dolar AS (-+Rp8,36 trilyun).

Pangkalan tersebut juga akan memberi Washington kemampuan untuk bertindak secara independen di lapangan tanpa perlu koordinasi dengan Israel, serta memungkinkan AS membentuk dinamika keamanan dan politik secara langsung.

Para pengamat mencatat bahwa rencana ini muncul di tengah gelombang kemarahan global terhadap Israel atas perang genosida di Gaza yang dimulai pada Oktober 2023. Mereka menambahkan, situasi ini kemungkinan mendorong Tel Aviv meminta sekutunya untuk membantu mewujudkan tujuannya sementara Israel berusaha menghindari sorotan publik internasional.

Namun, pejabat Palestina memperingatkan bahwa langkah semacam itu merupakan upaya mengganti satu bentuk pendudukan dengan pendudukan lain, hanya menukar pasukan Israel dengan pasukan asing.

Pada awal November, Mousa Abu Marzouk, salah satu pemimpin senior gerakan perlawanan Hamas di Gaza, menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan pernah mentolerir pengaturan semacam itu.

“Kami tidak dapat menerima keberadaan kekuatan militer yang menjadi pengganti tentara pendudukan di Gaza,” katanya kepada Al Jazeera.

Sebelumnya, Washington telah mengedarkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengusulkan pembentukan “Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF)” di Gaza selama setidaknya dua tahun.

Pasukan tersebut—yang disebut akan dibentuk oleh AS, Turki, Qatar, dan Mesir—dinyatakan bertujuan untuk rekonstruksi dan keamanan, namun pada kenyataannya akan memastikan “demiliterisasi Gaza” serta pembongkaran infrastruktur perlawanan.

Menurut media Amerika Axios, rencana ISF merupakan bagian dari tahap pertama proposal 20 poin yang dirancang oleh Donald Trump, yang mengklaim rencana itu akan “mengakhiri perang di Gaza.”

Namun, para pengkritik menilai proposal tersebut mengabaikan akar persoalan utama, yaitu pendudukan Israel, pertanggungjawaban atas kejahatan perang, serta hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan kompensasi.

Abu Marzouk juga mengungkapkan bahwa Washington dan Tel Aviv menolak upaya agar Dewan Keamanan PBB secara resmi memberi mandat pada misi semacam itu.

Sementara itu, AS telah membuka pusat yang lebih kecil bernama Civil-Military Coordination Center (CMCC) di kota Kiryat Gat, utara Gaza. Pusat ini digambarkan oleh pejabat Komando Pusat AS (CENTCOM) sebagai pusat “koordinasi kemanusiaan dan militer.”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, saat berkunjung ke sana, bersumpah bahwa “pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza akan tercapai.”

Namun pihak Hamas menegaskan bahwa senjata mereka tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pendudukan, sehingga para pejuang perlawanan harus tetap waspada terhadap kemungkinan agresi baru Israel untuk sepenuhnya merebut Gaza. (ptv/Ab)