Umat Islam Kecam Kebijakan PDIP Mata-Matai Khutbah Jumat

JAKARTA (voa-islam.com) - Gagasan kubu pasangan capres Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Jusuf Kalla soal pengawasan terhadap khatib dan khutbah Jumat di masjid-masjid menuai kecaman dari banyak pihak. Aksi semacam itu dinilai sangat memprovokasi umat Muslim.

Sebelumnya Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, William Yani, menginstruksikan kepada kader dan pendukung Jokowi-JK yang muslim agar memantau khutbah Jumat di masjid-masjid. Instruksi tersebut terungkap lewat info yang diposting pada akun twitter berita PDIP @news_pdip, Kamis (29/5) kemarin.

William beralasan, pengawasan tersebut perlu dilakukan karena khutbah Jumat pernah digunakan oknum untuk mendukung salah satu kandidat dan menjelekkan kandidat lainnya pada Pilgub DKI dua tahun lalu

Tim Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari, politisi PDIP yang pernah menuding situs Islam lebih berbahaya daripada situs porno, tidak menampik bahwa partainya kini menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid untuk mengawasi setiap khotbah yang ada.

Menurut Eva Sundari, PDIP memang melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, karena dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kampanye hitam.

Eva mengatakan, salah satu yang sudah menginstruksikan itu adalah PDC PDIP Jakarta Timur.

"Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif," kata Eva kepada media, Jum’at (30/5).

Hal ini dimaknai seakan tim Jokowi-JK tersebut ingin memberikan kesan seolah-olah pasangan capres dan cawapres itu sedang dizalimi oleh khatib-khatib yang menyampaikan khutbah di masjid.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pengawasan terhadap khatib dan khutbah Jumat justru lebih berbahaya dari sekadar kampanye hitam. Pasalnya, tindakan tersebut mengesankan seakan-akan para khatib di masjid-masjid sebagai alat bagi kepentingan politik tertentu.

"Tidak tanggung-tanggung, yang mereka tuduh begitu adalah para alim ulama yang selama ini bekerja keras membina umat," kata Saleh, Jumat (30/5).

Menurutnya, ide dari kubu Jokowi-JK tersebut ingin memberikan kesan seolah-olah pasangan capres dan cawapres itu sedang dizalimi oleh khatib-khatib yang menyampaikan khutbah di masjid. Padahal, kata Saleh, sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya black campaign yang dilakukan di atas mimbar-mimbar Jumat.

Para penggagas ide tersebut, kata Saleh lagi, dipastikan tidak memahami fungsi masjid secara baik. Mereka juga dinilai tidak memahami esensi dakwah Islam. Apalagi, bagi umat Muslim masjid memiliki banyak fungsi. Selain untuk ibadah, masjid juga sering digunakan untuk pemberdayaan umat baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, dan juga politik.

"Masjid tidak pernah difungsikan untuk menyebarkan fitnah. Para ustadz pasti tahu kalau menyebar fitnah adalah perbuatan keji. Demi kepentingan politik sesaat, para penggagas ide tersebut dengan mudah melemparkan tuduhan yang tidak bertanggung jawab." ujar Saleh lagi.

Kebijakan PDIP ini absurd, seharusnya lebih memantau Dolly, bukan memata-mati masjid.

Eva Sundari menyebutkan, kampanye hitam di masjid-masjid banyak terjadi. Bahkan, lanjutnya, kini makin marak dan masif.

Partai awalnya tidak menghiraukan. Namun, pihaknya menilai aksi ini makin marak. Mereka heran kenapa masjid menjadi tempat kampanye hitam.

Apakah PDIP ingin katakan bahwa Masjid lebih berbahaya dari Dolly? Seperti ucapan Eva Sundari soal situs Islam lebih bahaya dari situs porno?

Bahkan, pihaknya juga akan merekam aktivitas khutbah di masjid-masjid. "Jadi diperlukan pemantauan. Kalau bisa direkam agar supaya masjid tidak dikotori fitnah," katanya.

Cara ini, kata Eva, memang belum semua daerah atau masjid-masjid di Indonesia belum semua dipantau. Namun, ke depannya akan diberikan instruksi agar seluruh masjid di Indonesia dipantau.

"Bukan tidak mungkin diikuti seluruh (Indonesia). Karena di Jabar sangat meluas," kata anggota Komisi III DPR ini.

Cara-cara PDIP ini mengingatkan cara Orba di periode 1970-1980-an. Saat itu setiap masjid diminta memberikan daftar khatib yang akan berbicara di khutbah Jumat. Bahkan di masjid-masjid tertentu rezim Orba sampai meminta bahan yang akan dikhotbahkan. Saat itu para pengurus masjid (DKM) harus melaporkan hal itu kepada Dinas Sospol setempat.

Apakah PDIP ingin katakan bahwa Masjid lebih berbahaya dari Dolly? Seperti ucapan Eva Sundari soal situs Islam lebih bahaya dari situs porno? Bahkan ini kerangka berpikir PDIP sebangun dengan situs porno dan dolly?

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan tindakan mengawasi khatib lebih berbahaya dari kampanye hitam. Sebab, tindakan pengawasan itu sudah bagian dari kampanye hitam. Naudzubillah. [adivammar/voa-islam.com]