Rangkaian Sandiwara KPK dan Istana Untuk Anas Urbaningrum

JAKARTA (voa-islam.com) - Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Izra Mahendra menilai tentang kejanggalan di balik upaya pelengseran Anas. Kejanggalan ini pula yang membuat sejumlah loyalis Anas menyatakan mundur dari partai.

Dua Kelompok diuntungkan dengan penggulingan dan penahanan Anas nantinya yaitu Partai Golkar
Golkar sendiri dengan mempertahankan hegemoni Alumni HMI “harus” masuk GOLKAR.

Kelompok kedua yang diuntungkan adalah Kelompok Liberal Sekulerisme di tubuh Demokrat yang dikomandoi Marzuki Ali, Mubaroq, Andi Malaranggeng, Ulil Abshar Abdalah dan Soetan Batugana dan yang lainnya.

Dugaan adanya permainan atas putusan KPK, di perkuat secara gamblang oleh Ketua MK Mahfud MD,
"Anas kader terbaik HMI. Sejarah akan membuktikan kalau dia diperlakukan tidak adil. Itu yang akan memukul KPK," Menurut Mahfud, sebelum penetapan Anas sebagai tersangka, ada peristiwa politik yang mendahului. "Ada yang minta Anas dijadikan tersangka atau tidak, itu kan sudah politis. Itu sebenarnya yang harus dihindari (KPK)"

Tanda-tanda bakal adanya “operasi khusus” penggulingan Anas sudah terlihat sejak beberapa minggu lalu. Saat itu SBY risau akibat polling PD yang melorot tajam. Mulai terdengar suara-suara elite PD agar Anas dilengserkan, karena dituding sebagai penyebab terpuruknya PD.

Selanjutnya SBY berpidato khusus meminta KPK menjelaskan status hukum Anas. Malah seakan mendahului pengumuman KPK, SBY berkata mengambil alih kepemimpinan partai, dengan alasan agar Anas fokus pada kasus hukumnya. Padahal saat itu Anas belum dinyatakan tersangka. Tentang ini Anas berkomentar,

"Saat saya diminta (oleh SBY) untuk fokus pada kasus hukum, sebetulnya saya telah divonis."

Yang mengejutkan, tak lama sesudah pidato SBY yang menyatakan mengambil alih PD, ada kebocoran (draft) sprindik Anas ke media, padahal KPK sama sekali belum menyatakan Anas sebagai tersangka. Sejumlah media menulis, disinyalir bahwa sprindik yang menetapkan Anas sebagai tersangka itu bersumber dari staf khusus kepresidenan. Kesan ada kejanggalan dalam kasus Anas, sulit ditepis.

Rangkaian sistematis kejadian ini sudah tampak kepermukaan,tapi banyak yg tidak jeli melihatnya.

Perhatikan... Sejak Juni 2012 SBY mulai tidak mengundang Anas dalam beberapa rapat partai. Sesudahnya terdengar keluhan SBY tentang terpuruknya Demokrat, dan menghimbau kader yang punya masalah hukum, agar mundur. Di awal Februari 2013, SBY berpidato mendesak KPK untuk menetapkan status Anas.

Sesudah rangkaian tadi, upaya pelengseren Anas semakin terang benderang. Walau Anas belum tersangka, SBY mengumumkan pengambil-alihan kepemimpinan PD, sekaligus menon-aktifkan Anas. Praktis, fungsi Anas sebagai Ketum telah dipreteli secara paksa. Titah SBY menyempurnakan penggulingan itu, dengan menyerukan agar semua kader menandatangani pakta intergritas.

Titah itu disertai ancaman harus mundur jika tidak setuju. Sementara itu Ibas putra SBY (Sekjen PD) mundur dari keanggotaan di DPR dengan alasan ingin memfokuskan urusan partai. Mundurnya Ibas dari DPR untuk memfokuskan urusan partai, membuat segalanya makin terang setelah Anas tidak lagi Ketum PD. Kini Ibas duduk sebagai salah satu dari empat pemegang kendali PD.

Rangkaian ini semua terjadi di saat belum ada pengumuman dari KPK tentang status Anas sebagai tersangka ,ada upaya intervensi penguasa untuk kriminalisasi anas.

Permintaan SBY agar KPK segera menerangkan status Anas, terdengar aneh. Meminta ketegasan status Anas, mengesankan ‘intervensi tak sabaran’ untuk menetapkan status Anas sebagai tersangka.

Anas menyadari bahwa ia telah menjadi korban “habis manis sepah dibuang”. Di BBM-nya ia menulis "nabok nyilih tangan". Ini kira-kira setara dengan peribahasa “lempar batu sembunyi tangan”. Yaitu memukul orang dengan meminjam tangan orang lain, sehingga si pemukul kelihatan tak bersalah.

Blunder yg terbaru oleh KPK adalah soal surat pemanggilan KPK ke Anas, pemanggilan sekarang ini bukan yang ke tiga akan tetapi yang ke dua kali..

Ada apa dengan KPK? Kok tidak kompak nyanyian kalian? [rioCornelianto/voa-islam.com]