Kelompok Bersenjata Papua Ajukan Tiga Tuntutan, Salah Satunya Minta Referendum

JAKARTA (voa-islam.com)—Panglima TNI Gatot Nurmatyo mengungkapkan ada tiga tuntutan yang diajukan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) kepada pemerintah Indonesia. Tuntutan ini mengemuka setelah tim gabungan TNI-Polri berhasil membebaskan 344 warga Tembagapura, Mimika Papua yang disandera KKSB.

Pertama, mereka meminta PT Freeport harus segera ditutup. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB.

Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri. Kemudian kantor Pemda Papua dan Papua Barat ditutup dan diganti dengan pemerintah perwalian PBB.

Seperti dikutip dari Kompas, Gatot menegaskan, pemerintah tidak bisa memenuhi hal tersebut. Berbagai upaya sudah dilakukan agar kelompok tersebut bisa ditaklukan, namun tidak berhasil hingga akhirnya TNI harus keluar dari barak membantu Kepolisian. (Baca: Inilah Pesan Ulama Papua untuk Kelompok Bersenjata OPM)

"Sudah berbagai cara namun apa yang dituntut oleh gerakan kriminal bersenjata separatis tersebut tidak masuk akal," tutur Gatot  saat memberikan sambutan pada acara Malam Akrab Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017) silam.

"Inilah kemudian yang mendorong TNI untuk melakukan langkah-langkah pembebasan sandera," tegas Gatot melanjutkan.* [Syaf/voa-islam.com]