JAKARTA (voa-Islam.com) - Bak Kotak pandora (3) : Antara BPIP, 200 Mubaligh & 7 Kampus Terpapar Radikalisme dan Pengajuan dana POLRI senilai Rp. 44,4 Triliun
Mustofa Nahrawardaya, Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) dan juga tokoh muda Muhammadiyah menjelaskan, bahwa ada misteri yang terjadi dalam labeling BPIP dan pembinaan Pancasila dengan terorisme dan radikalisme yang kini diarahkan kepada umat Islam.
Mustofa menambahkan, kasus terorisme sampai sekarang masih misteri, "Sampai sekarang kita tidak tau. Sutradaranya siapa, pendananya siapa, perancangnya siapa, eksekutornya siapa dan termasuk siapa yang melindungi mereka?" jelsnnya kepada voa-islam.com berhasil mewawancari tokoh muda Muhammadiyah, Rabu (6/6/3028).
Ia menyarankan, daripada uang masuk ke kantong aparat, sebaiknya dana yang besar itu bisa membina sel terorisme yang kecil ini.
"Saya mengusulkan kepada pemerintah agar dana Rp. 44,4 Triliun itu dibina, ring 1, ring 2 dan ring 3. Itu sangat mudah sekali. Insya Allah saya yakin selesai,daripada uang masuk ke kantong aparat, sebaiknya dana yang besar itu bisa membina sel terorisme yang kecil ini." imbuhnya yakin.
Bagaimana seharusnya misteri ini dituntaskan? Simak video VOA-ISLAM TV berikut ini
Pak Polisi 44,4 Triliun untuk Apa?
Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto mengungkap alasan dibalik pengajuan penambahan dana pada anggaran Polri tahun 2019 mendatang.
Diketahui, Polri mengajukan penambahan dana sebesar Rp 44,4 triliun untuk tahun anggaran 2019. Saat ini, anggaran Polri sendiri sebesar Rp 76,9 triliun.
Setyo menjelaskan permintaan penambahan anggaran itu disebabkan banyaknya kebutuhan Polri, seperti pemberantasan terorisme dan pembentukan Satgas Antiteror.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, lanjut dia, juga telah menginstruksikan agar dibentuk Satuan Tugas Antiteror di tiap kepolisian daerah (polda).
Tak ayal, pembentukan Satgas di 34 Polda itu membutuhkan suntikan dana lebih.
"Jadi begini. Satgas dulu ada di setiap polda. Kemudian kita ciutkan, kalau tidak salah 2011 atau 2012 menjadi hanya 16 daerah (polda) saja yang memiliki satgas," ujar Setyo, ditemui usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2018 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).
Ia mengatakan Satgas Antiteror memang perlu dibentuk di seluruh polda, lantaran tingginya kerawanan dan ancaman terorisme.
Maka tak salah menurutnya, apabila Kapolri meminta Densus 88 membina Satgas Antiteror di daerah-daerah.
"Jadi Satgas Antiteror di daerah ini binaan Densus 88, tapi mereka berada di Polda masing-masing, personelnya juga masing-masing," ungkapnya.
Selain itu, jenderal bintang dua ini menyebut penambahan anggarandipergunakan pula untuk belanja pegawai, kebutuhan operasional Polri, dan biaya kenaikan tunjangan anggota.
Adapun, Setyo mengatakan Korps Bhayangkara membutuhkan belanja dan pembaruan perangkat IT, yang terus berkembang setiap enam bulan.
"Tunjangan kerja kita kan juga naik, diumumkan Pak Presiden 70 persen. Yang sekarang 53 persen. Kan lebih banyak lagi memerlukan biaya," kata mantan Wakabaintelkam Polri ini.
"IT ini kan kadang-kadang enam bulan sudah berubah, sudah out of date. Nah kita memerlukan peralatan yang canggih untuk penyidikan, investigasi yang scientific," tandasnya
[adivammar/voa-islam.com]
Bersambung...
[VIDEO] Pandora (1): Tokoh Muda Muhammadiyah ini Berikan Solusi Kekinian Pembinaan Pancasila
[VIDEO] Pandora (2): Antara BPIP, 200 Mubaligh, 7 Kampus Radikal, dan Rp. 44,4 Triliun
[VIDEO] Pandora (3): Misterinya Terorisme dan POLRI Minta Dana Rp. 44,4 Triliun
[VIDEO] Pandora (4): POLRI Minta Dana Rp. 44,4 Triliun, Ini Solusi Tuntas Terorisme
[VIDEO] Pandora (5): Jawaban Cerdas Pengamat Tentang Anggaran Anti Teroris Rp. 121.3 Triliun
[Video] Pandora (6): Mardigu Ungkap State Terrorism, Soekarno & Emas Papua