Turki dan AS Sepakati Rencana Hapus YPG dari Kota Manbij Suriah

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Turki dan AS telah menyetujui rencana untuk menghapus Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dari kota Manbij di Suriah utara. Kesepakatan itu dicapai selama pertemuan antara Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington hari Senin (4/6/2018).

Kesepakatan ini datang sebagai bantuan bagi kedua negara yang tidak selalu memandang sama terhadap YPG. Ankara menganggap kelompok itu sebagai organisasi "teroris", sementara Washington memandangnya sebagai sekutu kunci dalam perang melawan Islamic State (IS). Negosiasi telah berlangsung antara Ankara dan Washington tentang cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan mereka.

Bulan lalu Presiden Recep Tayyip Erdogan mengancam akan mendorong operasi Turki terhadap YPG lebih jauh ke timur ke Manbij di mana pasukan AS ditempatkan, mempertaruhkan konfrontasi antara sekutu.

Namun, Ankara dan Washington mencapai pemahaman atas Manbij di mana para militan Komunis YPG akan meninggalkan daerah itu. Kedua negara kini telah menyetujui peta jalan untuk penghapusan YPG.

“Saya senang bahwa kami telah mencapai kemajuan besar dalam YPG / PKK dan kami mengharapkan hasil nyata untuk pertemuan kami dengan Menteri Luar Negeri Pompeo pagi ini,” kata Cavusoglu seperti dikutip oleh Anadolu Agency.

Pernyataan bersama oleh para diplomat tingkat atas mengatakan perjanjian itu "mencakup langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan stabilitas" di sana.

"Mereka mendukung peta jalan untuk tujuan ini dan menggarisbawahi komitmen bersama mereka untuk pelaksanaannya, yang mencerminkan kesepakatan mereka untuk mengikuti perkembangan di lapangan," katanya. Namun, pernyataan itu tidak mengungkap rincian mengenai rencana atau jadwalnya.

Masih harus dilihat apakah hubungan antara Ankara dan Washington mulai membaik. Selain perbedaan mereka atas Suriah, hubungan juga telah diuji atas ekstradisi Fethullah Gulen, mantan sekutu Erdogan yang pendukungnya disalahkan karena mencoba menggulingkan pemerintah presiden Turki pada Juli 2016. Pemenjaraan bankir Turki juga memicu perseteruan diplomatik antara dua sekutu NATO  tersebut. (st/MeMo)