Ancaman Kedaulatan Negeri, Butuh Solusi Serius

Oleh: Azimatur Royida (Mahasiswi Aktivis Rohis Kampus)

Pada tanggal 15 Februari lalu, Organisasi Papua Merdeka (OPM) meresmikan pembukaan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena, Papua. Semakin terlihat upaya masif dari OPM untuk memerdekaan diri melalui legalitas sebuah lembaga.

Tidak lain agar memuluskan pengajuan referendum ke PBB, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Timor Timur yang menginginkan disintegrasi. Meskipun pada akhirnya Komisi DPR I dan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Cenderawasih menolak peresmian tersebut.

Sepatutnya menjadi pembelajaran penting khususnya bagi Badan Intelijen Negara (BIN) yang kecolongan dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya kemunculan ULMWP ini bisa ditengarai sejak dini. Bahkan benihnya yang tidak lain adalah OPM itu sendiri terbukti sampai sekarang masih tumbuh subur. Artinya tidak terlihat adanya upaya serius dari pemerintah untuk mencegah dan membasmi aksi apapun yang berbau seperatisme. Lebih dalam lagi, kedaulatan negeri ini dalam ancaman.

Setiap upaya disintegrasi pasti punya motif besar terutama bagi kalangan elit tertentu. Apalagi yang tidak menjadi keistimewaan Papua selain sumber daya alamnya. Seberapa besar timbunan emas yang terkandung dalam gunung Ersberg yang saat ini akibat kontrak dengan PT Freeport menjadi jurang yang sangat curam.

Jika upaya separatisme ini sampai berhasil, jelas akan semakin memudahkan SDA Papua dilibas habis oleh Asing. Sehingga, Pemerintah harus bersikap tegas dalam membasmi benih-benih separatisme. Tidak terlepas pula dibutuhkan peran Negara untuk melindungi dan memberikan hak hidup yang layak kepada warga Papua dan seluruh rakyat Indonesia agar ancaman ini tidak merambat ke wilayah lain.

Dan yang paling penting, Indonesia harus menjadi negara mandiri, tidak bergantung kepada Asing dan menghapus penguasaan SDA oleh Asing. Jika tidak, pasti akan ada upaya dari pihak tertentu yang memiliki wewenang besar untuk semakin memuluskan nafsu materinya, tidak lain dengan upaya separatisme itu sendiri.

Jika dibutuhkan kerja sama dengan pihak negara lain, maka sebatas pada pengelolaan SDAnya saja yang nantinya pemanfaatannya diperuntukkan untuk rakyat dalam negeri sebesar-besarnya. Peran Negara adalah pengontrol penuh atas negeri sendiri.

Kinerja sebuah negara takkan terlepas dari sistem yang mengendalikannya. Selama puluhan tahun Indonesia di bawah sistem demokrasi, jelas tak pernah terbukti menjadikan Indonesia sebagai negara sejahtera, kuat, dan mandiri. Dari pemerintahan Soekarno sampai Jokowi, intervesi asing terus mengakar menjadikan Indonesia senantiasa dimendungi ancaman. Demokrasi bukanlah satu-satunya pilihan.

Demokrasi bukanlah harga mati. Masih ada satu sistem yang akan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Sebuah sistem yang akan menyatukan umat manusia karena rahmatnya yang diberikan kepada seluruh alam, ialah Islam rahmatan lil’alamin yang dulu pernah menjadi sistem kehidupan umat manusia di dua per tiga belahan dunia selama 13 abad. [syahid/voa-islam.com]