Pemimpin itu Pelayan, Pelayannya Siapa?

Oleh: Indriyatul Munawaroh 

(Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya)

 

Bukan lautan hanya kolam susu

Kail dan jala cukup menghidupimu

Tiada badai tiada topan kau temui

Ikan dan udang menghampiri dirimu

Orang bilang tanah surga

Tongkat kayu dan batu jadi tanaman...

 

Sepenggal lirik lagu dari Koes Plus  diciptakan untuk menggambarkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) di negeri Indonesia yang melimpah ruah. Sayangnya, syair tersebut mungkin hanya cocok untuk keadaan masa lalu, dimana masyarakat Indonesia masih leluasa mengais rezeki dari alam mereka.

Pada faktanya, sekarang SDA banyak yang dikuasai oleh asing bahkan sektor publik yang harusnya tidak boleh dimiliki individu malah diprivatisasi orang-orang tertentu.

Tidak sampai disitu, dengan diterbitkannya paket kebijakan ekonomi ke 16 yang salah satu poinnya adalah relaksasi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI), meniscayakan pemerintah untuk melegalkan aliran modal asing di beberapa bidang usaha sampai 100 persen.

Hal ini dilakukan dengan alasan agar semakin banyak bidang usaha yang bisa mendapatkan suntikan modal, sehingga bisa berkembang dikarenakan saat ini, kemampuan modal di dalam negeri dilihat pemerintah tak bisa menutup kebutuhan di beberapa bidang usaha.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan suntikan modal asing sejatinya bisa mengembangkan bidang usaha tertentu yang kemudian memberikan dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertanyaannya adalah, apakah dengan investasi besar-besaran dimana asing dapat berkuasa sepenuhnya pada sektor tersebut tidak sama dengan menjadikan para asing itu berkuasa di Indonesia? Pasalnya ketika seseorang yang memiliki modal dominan pada suatu usaha atau lembaga maka kebijakan yang diambipun akan berpihak pada yang memiliki modal tinggi.

Tidak hanya sebatas itu, apakah yang merasakan manfaat dari usaha yang didn asing dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat? Tidak. Para pemilik modallah yang mendapatkan manfaat yang besar. Masyarakat mendapatkan apa? Kesejahteraankah?

Masyarakat hanya menginginkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Masyarakat menginginkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro dengan masyarakat yang tidak menjerat mereka. Kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat dalam memenuhui sandang, pangan dan papan.

Kebijakan yang menjamin keamanan masyarakat, yang menjamin pendidikan terjangkau, yang menjamin kesehatan tak berbelit-belit dan pelayanan yang memadai. Inilah hal yang diinginkan masyarakat dan yang dirasakan masyarakat. Bukan keren di mata dunia luar tapi rapuh di dalamnya dan bukan juga banyaknya sektor usaha yang dapat dimodali oleh asing.

Sejatinya, tugas utama penguasa adalah sebagai pelayan rakyat bukan pelayan para kapitalis asing aseng. Penguasa sebagai pelayan rakyat harusnya terfokus dalam dua hal, yaitu hirosatuddin (melindungi agama mereka) dan siyasatuddunya (mengatur urusan dunia). (Al-Ahkam as-Sulthoniyah, juz I, hlm 3).

Hirosatuddin berupa menjamin setiap warga negara agar memahami ajaran agamanya masing-masing, mampu mengamalkannya dengan baik, dan melindungi agama mereka dari berbagai bentuk kesesatan.

Sedangkan, siyasatuddunya berupa pelayanan terhadap rakyat agar bisa hidup layak sebagai manusia yang bermartabat. Menjamin rakyat mendapatkan hak-haknya yaitu dengan memenuhi sandang, pangan, dan papan dengan murah serata pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang gratis dan berkualitas.

“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).

Hadist diatas menunjukkan bahwa pemimpin (iman) itu diibaratkan sebagai penggembala. Dengan kata lain rakyat itu dapat diibaratkan sebagai domba-domba. Jika ada padang rumput yang luas namun domba-domba tidak bisa memakan rumputnya karena dibawa ke tengah padang pasir yang gersang oleh penggembalanya, maka penggembalanyalah yang salah. Dan dia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT.

Maka sudah seharusnya pemerintah sebagai pelayan rakyat memberi ruang usaha selebar mungkin bagi masyarakat, dan melindungi penguasaan bidang-bidang strategis oleh asing. [syahid/voa-islam.com]