Ironi Gaji 51 Juta versus 300 Ribu

 

Oleh:

Ulfiatul Khomariah

Founder Ideo Media, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik

 

LAGI-LAGI publik dibuat kebingungan. Tujuh Staf khusus milenial kini menjadi perbincangan. Dari usia muda, prestasi, pengalaman, hingga gaji mereka menarik perhatian. Terpilihnya staf khusus milenial memunculkan kontroversi di tengah publik. Pertama, masalah besaran gaji. Staf khusus presiden mendapat gaji sebesar 51 juta per bulan. Besaran gaji ini dianggap terlalu besar untuk ukuran seseorang yang hanya bertugas sebagai pemberi gagasan dan masukan kepada Presiden.

Bahkan jam kerja mereka tak harus berada di kantor setiap hari. Artinya, fleksibel dan bisa dipanggil atau dibutuhkan  sewaktu-waktu sesuai kehendak Presiden, tidak full time. Meski besaran gaji sesuai dengan Perpres No. 144 Tahun 2015, tetap saja dinilai berlebihan. Tak hanya itu, staf khusus juga diperbolehkan memiliki paling banyak lima asisten yang terdiri dari paling banyak dua pembantu asisten.  Mereka juga tidak memiliki bidang kerja khusus. Maka wajar jika masyarakat mempertanyakannya gajinya yang fantastis sedangkan kerjanya minimalis.

Kedua, inkonsistensi reformasi birokrasi. Saat pelantikan 29 Oktober lalu, Jokowi sesumbar melakukan pemangkasan pejabat eselon. Namun di sisi lain, ia justru menambah jabatan  wakil menteri di lembaga kementerian dan staf khusus yang terbilang banyak. Ketidakkonsistenan ini disinyalir hanya untuk menampung para pendukungnya di pilpres 2019 lalu. Bagi-bagi kursi kekuasaan sebagai upeti atas dukungan mereka kepada Jokowi-Ma'ruf.

Ketiga, Pemborosan. Untuk menggaji pejabat, negara seolah surplus anggaran. Sangat loyal memberi besaran gaji fantastis. Sementara, anggaran untuk rakyat seringkali dibilang defisit. Seolah uang negara hanya diperuntukkan mengenyangkan para penguasa dan pejabat pemerintah. Kikir kepada rakyat, dermawan kepada para pejabat.

Dikatakan defisit bila menyangkut kepentingan rakyat. Dikatakan surplus bila menyangkut gaji para pejabat. Miris dan ironis. Alangkah eloknya bila penguasa sedikit berempati kepada rakyat yang tengah dilanda kesusahan. Setidaknya berhemat dengan mengurangi gaji pejabat yang terkesan seperti pemborosan. Lalu berfokus untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Faktanya justru berkebalikan. Rakyat pun hanya tertegun mengelus dada melihat gaji boros penguasa.

Sedangkan disisi lain para guru honorer yang dituntut bekerja keras mendidik generasi seolah tidak pernah lelah menuntut peningkatan kesejahteraan. Di kabupaten Bandung Barat misalnya, para guru honorer tersebut sudah lama menuntut kenaikan gaji. Diketahui bahwa mereka selama ini hanya mendapatkan gaji sebesar 300 ribu perbulan yang dibayarkan per tiga bulan sekali.

Sungguh ironis, Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah ruah bahkan tidak sanggup menghargai jasa seorang guru dengan layak. Padahal guru adalah salah satu pihak yang berperan besar demi mencetak generasi-generasi unggul harapan bangsa. Namun jika kesejahteraannya tidak diperhatikan khususnya oleh pemerintah, bagaimana bisa mereka mengajar dengan baik sementara batinnya menjerit karena gajinya tak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. 

Bahkan, di beberapa daerah ditemukan fakta guru-guru yang selama berbulan-bulan bahkan tahun tidak menerima gaji. Sungguh memilukan! Di sisi lain pemerintah sibuk memberikan gaji staf khusus Presiden yang cukup besar yaitu sebesar 51 juta per bulan.

Inilah realita hidup dalam sistem kapitalisme. Kesejahteraan hanya berlaku untuk mereka para penguasa dan pengusaha (kapital). Sedangkan untuk rakyat biasa jauh dari kata kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat dalam butir Pancasila hanyalah bualan, hanya berlaku bagi mereka para pemilik kekuasaan.

Maka belajarlah melihat akar permasalahan. Negeri ini membutuhkan solusi fundamental untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Solusi mendasar yang benar-benar akan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab sampai detik ini kapitalisme masih saja gagal mencapainya. Andaikata mereka mau melirik Islam sebagai solusi, mungkin kedukaaan negeri ini bisa berkurang bahkan hilang kezaliman. Wallahu a’lam bish-shawwab.*