Cicilan Ditangguhkan 1 Tahun, Terlalu...

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik)

Keberanian luar biasa Presiden Jokowi mengumumkan yang bukan kompetensinya bahwa cicilan kendaraan ditangguhkan untuk satu tahun.

Di media sosial muncul maklumat dari bank atau finance yang menyatakan "belum mendapat informasi penangguhan" karenanya menyerukan pembayaran cicilan sebagaimana mestinya. Lembaga yang muncul antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, Sinar Mas Multifinance, dan Pegadaian.

Bagaimana bisa terjadi seperti ini, terkesan tak ada koordinasi satu dengan yang lainnya. Pengumuman oleh seorang Kepala Negara tentu bukan main main. Tapi realitanya bisa menjadi lain.

Seakan Presiden dibantah oleh berbagai BUMN, lembaga perbankan/keuangan yang berhubungan langsung dengan nasabah. Lalu apa relevansinya seorang Kepala Negara mengumumkan urusan cicilan kredit motor ?

Sejak soal revisi UU KPK, omnibus law, hingga pemindahan ibukota nampaknya manajemen pengelolaan pemerintahan ini terkesan asal asalan. Mengelola negara seperti bermain di dunia boneka.

Pengumuman penangguhan dengan tidak melibatkan instansi yang terlibat merupakan abus de pouvoir, fait accompli, serta otoriter. Kebijakan spekulatif seperti ini jelas berbahaya.

Belum lagi tanpa malu malu melalui Menteri Keuangan pemerintah mengumumkan pula permohonan kepada rakyat untuk donasi penanggulangan covid 19. Negara semestinya tak patut "mengedarkan kencleng" agar rakyat menyumbang. Negara telah menarik pajak dan telah memiliki anggaran yang terukur termasuk untuk keperluan kebencanaan.

Sejak pelantikan Presiden periode kedua telah terasa negara ini salah urus. Akibatnya neraca keuangan belepotan. Defisit terus. Menkeu yang cerdas dan sehat semestinya telah lama mengundurkan diri menghadapi kondisi keuangan yang morat marit seperti ini. Menkeu terbaik yang jungkir balik memaksakan diri. Sri Mulyani yang bisa saja berujung tidak mulya.

Satu lagi masalah muncul yaitu Konperensi Pers Kemenkomarinves di Bandara Soek Hatta saat menerima bantuan dari Pemerintah China. Konperensi tatap muka yang diprotes Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) ini sepertinya kampanye "kebaikan China" mengatasi Pandemi. Menteri Luhut memang dikenal jagonya urusan China. Padahal semua tahu China lah sumber bencana dunia ini.

Kita memang punya tim kabinet pimpinan Presiden yang aneh. Pemberani tapi tanpa fakta dan perhitungan. Mudah mengumbar janji namun sukar membuktikan. Di tengah krisis tidak gesit untuk memimpin kesulitan bersama. Rakyat merasa telah kehilangan komando perjuangan. Arahannya sulit dipegang. Pagi dele, sore tempe.

Kata Rhoma Irama..terlaluu..!